PBB menyatakan tentara Suriah banyak melanggar HAM

Tentara dan pasukan keamanan Suriah bertanggung jawab untuk sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia sejak Maret tahun lalu, demikian sebuah laporan penyelidikan yang dilakukan oleh PBB.

Laporan itu juga menyebutkan adanya taktik yang diambil pihak oposisi yang melanggar hak asasi, dengan ditemukannya bukti penyiksaan dan pembunuhan terhadap anggota keamanan Suriah yang tertangkap.

Penyelidik PBB menyebut konflik yang terjadi semakin lama semakin bersifat perang militer.

PBB memperkirakan sejak konflik menentang Presiden Assad pecah Maret 2011 sedikitnya 9.000 orang telah tewas.

Dalam laporan terbarunya mengenai Suriah -meliputi bulan Maret, April dan sebagian Mei- penyelidik dari Komisi Independen untuk Suriah yang dibentuk Dewan HAM PBB mendokumentasi adanya kasus penyiksaan dan pembunuhan oleh kedua pihak yang bertikai.

''Kebanyakan pelanggaran paling serius yang terdokumentasi oleh komisi dilakukan pasukan keamanan sebagai bagian dari operasi militer di lokasi yang diketahui atau diperkirakan menjadi tempat kelompok perlawanan bersenjata, atau dianggap mendukung gerakan antipemerintah,'' tulis laporan tersebut.

Eksekusi

Laporan itu menggambarkan adanya pola pelanggaran yang serius karena pasukan keamanan Suriah mengepung desa-desa, melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk mencari kelompok perlawanan bersenjata, demikian penjelasan wartawan BBC di Jenewa, Imogen Foulkes.

Dalam beberapa operasi militer, masih menurut laporan itu, terjadi eksekusi yang menimpa seluruh anggota keluarga.

Penyiksaan dalam penahanan menurut laporan tersebut juga terjadi dan masih berlangsung, bahkan terhadap anak-anak.

Laporan itu juga mengritik taktik oposisi yang melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap tentara Suriah yang tertangkap.

Termasuk yang dikritik dalam laporan itu adalah penggunaan sandera untuk berbagai keperluan, baiuk membebaskan tawanan yang ada ditangan pihak keamanan ataupun untuk mendapat uang guna membeli senjata.

Pemerintah Suriah menolak memberi ijin masuk bagi komisi PBB tersebut, tetapi penyelidik kemudian melakukan wawancara dengan lebih 200 saksi mata yang mengungsi ke negara tetangga.

Komisi Independen untuk Suriah dibentuk Dewan HAM PBB untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Suriah.