PBB Soroti Demo di RI, Desak Investigasi Menyeluruh Dugaan Pelanggaran HAM

2 September 2025 10:51 WIB
ยท
waktu baca 1 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
PBB Soroti Demo di RI, Desak Investigasi Menyeluruh Dugaan Pelanggaran HAM
PBB menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik di Indonesia, dan meminta investigasi menyeluruh yang transparan atas dugaan pelanggaran HAM.
kumparanNEWS
Sejumlah personel Polres Ternate membentuk barikade untuk mengadang mahasiswa masuk ke dalam kantor DPRD saat melakukan pengamanan di depan kantor DPRD Kota Ternate di Ternate, Maluku Utara, Senin (1/9/2025). Foto: Andri Saputra/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah personel Polres Ternate membentuk barikade untuk mengadang mahasiswa masuk ke dalam kantor DPRD saat melakukan pengamanan di depan kantor DPRD Kota Ternate di Ternate, Maluku Utara, Senin (1/9/2025). Foto: Andri Saputra/ANTARA FOTO
PBB memberikan komentar atas demonstrasi yang berakhir ricuh dan memakan korban jiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Indonesia. Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.
"Kami memantau dengan saksama rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," kata Shamdasani dalam keterangannya, dikutip dari situs resmi PBB, Selasa (2/9).
Shamdasani menekankan bahwa aparat keamanan harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional.
Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani memberikan pernyataan tentang kekerasan dalam demonstrasi di Indonesia, 1 September 2025. Foto: Instagram/@ohchr_asia
"Semua aparat keamanan terus militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata oleh aparat penegak hukum," tuturnya.
PBB, lanjut Shamdasani, mendesak agar investigasi yang transparan terhadap seluruh dugaan pelanggaran hukum HAM internasional.
"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan berlebihan," ujarnya.
"Penting juga bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," pungkasnya.
Trending Now