Kongres Honduras tolak Zelaya
Sebagian besar anggota Kongres Honduras menentang kemungkinan presiden terguling Manuel Zelaya menghabiskan sisa masa jabatannya yang berakhir Januari mendatang.
Keputusan in merupakan hasil pemungutan suara dari 124 anggota kongres, dimana 64 suara menentang kembalinya Zelaya ke tampuk kekuasaan negeri Amerika Tengah itu.
Sementara itu kepada BBC, Manuel Zelaya yang dikudeta Juni lalu mengatakan dirinya akan menolak kembali menjadi presiden hingga Januari mendatang meski Kongres mendukung.
Alasannya, dia tak ingin "melegalkan sebuah kudeta".
Dalam pemilihan presiden hari Minggu lalu, politikus konservatif Porfirio Lobo memenangi pemilu.
Namun, kemenangan Lobo ini dikecam tak hanya oleh Manuel Zelaya namun juga oleh sejumlah negara seperti Brasil, Argentina dan Venezuela.
Mereka beralasan pemilihan presiden ini digelar oleh pemerintahan yang tidak sah.
Namun, Amerika Serikat justru menyambut baik hasil pemilihan presiden ini. Selain Amerika Serikat sejumlah negara Amerika Tengah dan Selatan seperti Peru, Panama, Kosta Rika dan Kolombia juga mendukung hasil pemilihan presiden Honduras.
'Kenyataan di Honduras'
Hanya sehari setelah pemilihan presiden digelar, dari tempat berlindungnya sejak September lalu, yaitu Kedutaan Besar Brasil, kepada BBC Mundo Manuel Zelaya mengatakan terpilihnya Porfirio Lobo tidak akan menyelesaikan krisis politik di Honduras.
"Akankah pemilu ini menggantikan para pimpinan militer yang menggulingkan saya? Tidak. Akankah pemilu ini mengubah jajaran Mahkamah Agung yang menerbitkan surat perintah penahanan saya yang beralasan itu? Tidak," tegas Zelaya.
Porfirio Lobo yang kalah dari Zelaya dalam pemilihan presiden tahun 2005 menyerukan pembentukan sebuah pemerintahan bersama dan melakukan dialog untuk menyelesaikan krisis politik ini.
Lobo yang menurut rencana akan dilantik menjadi presiden pada 27 Januari mendatang juga mendesak dunia internasional untuk "memahami kenyataan di Honduras dan segera menghentikan sanksi untuk negeri itu."
Manuel Zelaya yang digulingkan 28 Juni lalu setelah mencoba menggelar referendum untuk mengubah konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden yang menurut konstitusi Honduras hanya satu periode saja.
Namun berulang kali Zelaya membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa sangat mustahil bagi dirinya untuk mengubah konstitusi sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir.
