Kebijakan bumiputra Malaysia 'mahal'

Keputusan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak melakukan reformasi ekonomi dengan janji mengurangi program yang menguntungkan suku bangsa Melayu, tampaknya harus diambil karena tekanan politik setelah koalisi barisan nasional pimpinan UMNO menderita kekalahan cukup besar dalam pemilu tahun 2008 lalu.

Bukan hanya secara politik sudah tidak populer di mata sebagian masyarakat Malaysia yang tidak diuntungkan oleh kebijakan ini, tetapi juga secara ekonomi, kebijakan mendahulukan kaum Melayu ini terlalu mahal biayanya untuk bisa dipertahankan.

Perdana Menteri Tun Abdul Razak, ayah perdana menteri yang sekarang, pada tahun 1971 memberlakukan Dasar Ekonomi Baru atau DEB untuk memajukan kaum Melayu yang pada saat itu hanya menikmati sekitar 3 persen dari kekayaan Malaysia.

Dari segi ekonomi, affirmative action atau kebijakan mendahulukan satu golongan dalam masyarakat, memang dalam jangka panjang akan membebani keuangan pemerintah.

Pengamat politik Malaysia, Farish Ahmad-Noor mengatakan program-program affirmative action di negara lain pun pasti menelan biaya yang sangat tinggi karena tujuannya adalah membantu kalangan masyarakat yang lebih miskin.

"Jadi oleh karena itu, pemerintah Malaysia saya rasa sadar bahwa untuk mempertahankan affirmative action seperti ini, mereka memerlukan bantuan capital [modal]dari pasar atau free market [pasar bebas], karena ongkosnya tidak bisa ditanggung oleh pemerintah saja."

"Karena kebijakan ini membebani anggaran pemerintah Malaysia" jelas Farish Ahmad Noor dari Rajaratnam School of Internasional Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

Namun paket reformasi ekonomi yang diumumkan oleh Najib Razak ini, oleh pihak oposisi tidak perlu ditanggapi terlalu serius karena masih berbentuk janji, karena tidak secara eksplisit menyebutkan akan menghilangkan hak istimewa kaum Melayu.

Pengurus UMNO, Datuk Samsul Anuar Nasrah kepada BBC mengatakan jangan silap, reformasi ini sama sekali tidak mengubah hak-hak istimewa bumiputra.

'Cakap manis'

Pemimpin partai oposisi Partai Aksi Demokrasi, Lim Kit Siang mengatakan usul yang disampaikan oleh PM Najib Razak ini hanya janji belaka.

"Cakap manis tetapi tidak ada bukti keupayaan politik yang serius," tegas dia.

Selanjutnya Lim Kit Siang mengatakan kebijakan baru itu sebenarnya sudah pernah disuarakan oleh bekas perdana menteri Abdullah Badawi tapi tidak dilaksanakan.

"Tidak ada bukti bahwa Najib lebih committed dalam perkara ini. Sebab itu apa yang perlu kita lihat adalah bukti bahwa dia mau menunaikan apa-apa yang dia katakan," Lim Kit Siang.

Sementara itu mantan penjabat perdana menteri Malaysia pada zaman Mahathir Mohammad, Anwar Ibrahim sebelum pengumuman reformasi ekonomi ini mengatakan bahwa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat luas adalah perubahan struktural, bukan hanya sekedar janji.

Anwar Ibrahim mengatakan persoalan yang menggerogoti perekonomian Malaysia saat ini adalah korupsi dan kebijakan Dasar Ekonomi Baru yang sudah berlangsung 30 tahun ini hanya menguntungkan kroni-kroni pemerintah saja.

"Karena situasi ini, daya saing perekonomian Malaysia sudah sangat jauh dibandingkan negara-negara jiran seperti Vietnam, Singapura dan Thailand. Padahal dulu daya saing hampir selalu menjadi pilihan investasi negara Barat untuk bidang-bidang komputer dan elektronika," kata Anwar Ibrahim kepada para wartawan di London School of Economy tanggal 18 Maret lalu.

Perbaikan struktur ini, menurut Anwar membutuhkan kebebasan pers di Malaysia. Kalau pers tidak bebas, kata Anwar, bagaimana mungkin rakyat bisa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah secara objektif dan menyampaikan kritik kalau ada penyelewengan-penyelewengan.

Kroni bumiputra

Ketika mengumumkan New Economic Policy atau Model kebijakan Ekonomi Baru, perdana menteri Najib Razak mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir lagi praktek-praktek ekonomi patron dan klien serta perekonomian rente yang terjadi selama ini.

Selama tiga puluh tahun lebih kebijakan DEB, yang intinya memberikan kemudahan kepada rakyat Melayu di Malaysia, oleh sebagian kalangan dianggap hanya menguntungkan segolongan elit Melayu saja, yaitu orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai UMNO.

Namun seorang anggota parlemen Malaysia dari UMNO, kendaraan politik warga Melayu dan partai asal Najib Razak, Datuk Samsul Anuar Nasarah mengatakan kebijakan mendahulukan kaum Melayu masih harus dipertahankan, mengingat sebagian kamu Melayu masih miskin.

"Dalam banyak bidang, walaupun Malaysia sudah merdeka selama 52 tahun, kaum pribumi masih banyak tertinggal. Misalnya dalam penguasaan ekonomi, masih lagi dikuasai oleh golong bukan bumiputra," kata Datuk Samsul Anuar Nasrah.

"Sebab itu kalau kita terus tidak punya agenda besar untuk memberi peluang dan ruang kepada kaum bumiputra dan membuka perekonomian Malaysia tanpa mempertahankan kepentingan kepada kaum bumiputra, maka jurang antara kaum akan semakin lebar," tambah dia.

Selanjutnya Datuk Samsul Anuar Nasrah menepis anggapan bahwa reformasi ekonomi tidak mungkin dilaksanakan sambil mempertahankan kepentingan kaum Melayu di Malaysia.

"Kalau ini dipertahankan bukan bermakna bahwa tidak ada reformasi, sebab itu adalah hal yang basic (mendasar)," tegas dia.

Najib Razak yang mulai berkuasa April 2009 menginginkan pendapatan per kapita Malaysia melonjak dari US$ 7.000 saat ini menjadi US$ 15.000 dalam sepuluh tahun kedepan.