Pentingnya perspektif perempuan dalam liputan lingkungan - 'Hutan adalah mama, hutan rusak maka manusia juga rusak'

Perempuan adalah salah satu kelompok rentan yang paling terdampak akibat krisis lingkungan. Namun, perjuangan mereka dalam mempertahankan sumber penghidupan dan ruang gerak kerap hilang dari cerita media massa.

Selain itu, risiko peliputan hingga dinamika ruang redaksi juga menjadi tantangan dalam pemberitaan lingkungan. Topik itu menjadi salah satu diskusi pada kegiatan Pesta Media 2026 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (11/04).

"Hutan adat itu adalah mama. Untuk menjamin punya kehidupan hari-hari. Untuk menjamin anak-anak. Kalau kami punya hutan rusak. Berarti kami manusia juga rusak. Orang tidak bisa masuk sembarang," kata Marice Sianggo dalam diskusi itu.

Marice adalah tokoh perempuan adat sub-suku Nakna, di Distrik Konda, Sorong Selatan, Papua.

Di kampungnya, Marice berkata, para mama menjadi garda penjaga hutan tempat mereka tinggal. Mereka tak ingin sumber penghidupan dan ruang geraknya atas hutan dirampas.

Beragam upaya mereka lakukan: Dari kegiatan rutin memperkenalkan peran penting hutan pada generasi muda, hingga menolak masuknya industri ekstraktif.

"Kami di Distrik Konda itu ada perusahaan mau masuk. Bulan lalu itu, hampir orang mau baku bunuh. Sekarang ini, masih jaga terus," kata Marice.

"Kami dari berapa suku itu pertahankan wilayah. Kalau hutan ini rusak, kami mau ke mana, kami punya hidup sehari-hari itu ada di hutan."

Upaya saling jaga itu, katanya, membuat hutan dan sungai di sekitarnya masih utuh hingga sekarang.

Namun, cerita yang berbeda terjadi di wilayah Papua lain dan juga sejumlah wilayah Indonesia.

Kelompok rentan, termasuk perempuan, kadung menanggung dampak krisis lingkungan, akibat deforestasi dan industri ekstraksi yang merusak alam.

Salah satunya di Morowali, Sulawesi Tengah.

Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menemukan buangan limbah cair dari PLTU menyebabkan suhu air laut di pesisir Dusun Kurisa, Morowali mencapai 31,4° Celcius.

Peningkatan suhu ini berpotensi mengancam ekosistem terumbu karang dan lamun yang berperan penting dalam ekosistem.

Hal itu dapat menyebabkan turunnya tingkat kesehatan masyarakat pesisir hingga hilangnya sumber kehidupan seperti ikan dan lainnya.

Mungkin Anda tertarik:

Pemimpin redaksi Mongabay, Sapariah Saturi, berkata perempuan adalah kelompok yang menghadapi dampak ganda dari kehancuran alam.

Dia bilang, perempuan tak hanya berjuang menghadapi krisis dari kerusakan itu, tapi juga menanggung efek lanjutan berupa diskriminasi dan pengabaian.

Contohnya, berupa kebutuhan air bersih, hak layak melahirkan, hingga persediaan dasar reproduksi.

"Sebelum mencermati sampai ke situ, di newsroom-nya sendiri perlu sumber daya atau jurnalis perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mengerjakannya, tapi ada banyak hal privat dan sensitif yang kadang memang tidak bisa laki-laki yang masuk," ujarnya.

Senada, pemimpin umum Project Multatuli, Evi Mariani menambahkan, pengalaman hidup jurnalis perempuan dapat beresonansi dengan sesama perempuan di wilayah krisis.

"Sehingga pertanyaan yang muncul bisa lebih baik. Narasumber juga bisa cerita jauh lebih banyak dan kaya. Dampak krisis iklim pun jadi lebih holistik. Walau memang ada menyinggung soal keamanan, ini bisa ikut workshop keamanan digital dan lain-lain yang memadai dan berguna saat turun ke lapangan," ujar Evi.

Apa saja tantangan menggali isu lingkungan dari perspektif kelompok rentan?

Evi bercerita liputan lingkungan yang sempat dijalaninya ketika awal menjadi jurnalis pada awal 2000-an berbeda dengan sekarang.

"Liputan lingkungan itu dulu liputan 'agak wangi', juga lebih teknis seperti liputan kesehatan," beber Evi.

Sekarang, ujarnya, isu yang diangkat mulai berbicara tentang konflik lahan, korupsi, kerusakan lingkungan, hak asasi manusia, hingga dampak bagi masyarakat.

Akan tapi, ketika menyinggung dampak bagi masyarakat biasanya tema yang digali masih sangat umum, tambah Evi.

Selain tema, yang berbeda adalah resiko dalam proses peliputan. Apalagi jika isu itu berkaitan dengan korporasi, yang punya relasi kuat dengan oligarki.

"Uang dari lingkungan, seperti perampasan lahan, itu yang kemudian masuk ke politik," ujarnya.

Resiko lain adalah potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, yang terkadang dilindungi aparat. Hal ini rentan mengancam keamanan para jurnalis saat meliput.

Di tingkat global, laporan Unesco menemukan setidaknya 749 jurnalis yang meliput isu lingkungan diserang sepanjang 15 tahun terakhir.

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2023 menyebut ada 15 jurnalis di Indonesia yang memperoleh intimidasi karena meliput isu lingkungan.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida mengakui bahwa perlindungan terhadap jurnalis lingkungan masih sangat minim, walaupun telah ada buku saku mekanisme jurnalis isu lingkungan,

"Jurnalis lingkungan sering bekerja dengan risiko tinggi tanpa jaring pengaman yang memadai. Padahal, jurnalis lingkungan adalah bagian penting dari kerja pembelaan hak asasi manusia," kata Nany.

Lingkungan hidup, lanjut dia, bukan isu sektoral, melainkan fondasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara: hak atas air bersih, pangan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang aman.

Selain itu, pelaporan jurnalis mengenai pencemaran sungai, konflik lahan masyarakat adat, atau dampak sosial-ekologis proyek ekstraktif adalah fungsi kontrol sosial untuk memastikan hak publik atas informasi.

Persoalannya, ancaman keamanan kini tak hanya fisik tapi juga secara digital, seperti peretasan akun, doxing, kampanye kebencian, pelaporan massal, hingga kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serangan ini dirancang untuk membungkam kritik dan menciptakan efek jera, baik bagi individu maupun redaksi.

"Negara sering hadir terlambat atau bahkan absen dalam menjamin keselamatan mereka. Pengelola media pun belum sepenuhnya menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas melalui kebijakan redaksi, dukungan hukum, dan sistem keamanan digital," kata Nany.

Mengenai rendahnya isu perempuan dalam lingkungan, Nany berpandangan hal itu tak bisa dilepaskan dari minimnya jurnalis perempuan di ruang redaksi, termasuk perempuan yang berada di tampuk pengambil keputusan redaksi.

Dari data AJI, persentase jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 20%, dari total 17.000 jurnalis yang tersertifikasi. Kondisi itu tak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2012, di mana hanya ada dua sampai tiga perempuan dari 10 jurnalis.

Sedangkan, persentase jurnalis perempuan yang duduk sebagai petinggi redaksi atau berwenang mengambil keputusan terekam sekitar 6%. Kondisi ini stagnan sejak tahun 1990-an hingga kini.

Faktor lainnya, peliputan lingkungan juga karena dianggap sulit dan menantang. Akibatnya, jurnalis perempuan justru dijauhkan dari situ.

"Ini yang saya coba ubah. Perempuan harus turun juga meliput. Apalagi di tengah sudut pandang perempuan dalam liputan lingkungan yang masih minim ini," kata Sapariah Saturi, dari Mongabay.

Secara terpisah, jurnalis lepas, Margareth Aritonang berkata perlu narasi yang lebih konstruktif dan berempati dalam menuliskan isu lingkungan, termasuk apa yang terjadi di Papua.

Ia berbagi pengalaman dan sudut pandangnya mengenai peliputan di Papua.

"Saya memberi judul ini dari ekstraksi ke empati, karena setelah saya refleksikan, sering sekali memperlakukan liputan Papua itu hanya sebuah aktivitas ekstraksi pengetahuan," ungkap Margareth.

"Media asing, media nasional kecenderungannya hanya mengambil pengetahuan, informasi, jadi berita, selesai. Lalu, memperlakukan Papua hanya sebagai korban atau ada kecenderungannya adalah memperlakukan Papua seperti masyarakat yang harus dibantu. Jadi masih ada perspektif kolonialisme."

Selain itu, perspektif perempuan ini juga penting digarisbawahi saat meliput isu lingkungan.

"Saya pernah melakukan investigasi ke sebuah kampung yang berada di tengah hutan Papua dan terdampak oleh pembukaan hutan besar-besar oleh satu perusahaan besar yang didukung oleh pemerintah kita. Saya pelajari ketika di situ adalah perempuan sangat dipinggirkan," kata Margareth.

"Padahal, mereka punya peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa hutan tetap lestari, bayi dan anak-anak tetap makan, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan di berita, sering sekali cerita-cerita tentang peran-peran perempuan itu minim sekali atau bahkan tidak diceritakan sama sekali. Padahal perempuan punya peran penting."

Untuk itu, peliputan konstruktif dengan narasi empati menjadi utama dengan mengandalkan kemampuan mendengar.

"Semua orang punya suara tapi tidak semuanya diberikan kesempatan untuk bersuara. Jadi dengan kita mendengar kita bisa memberikan ruang untuk bersuara."

Fitri Hasibuan dari Konservasi Indonesia berbagi pengalaman yang juga bisa diterapkan. Bagi dia, kepercayaan dari kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat adat ini bisa diperoleh selama bisa membuktikan niat baik dengan bertindak setara.

Ia bercerita saat ingin melakukan survei dan pemetaan di distrik Konda, tim dari Konservasi Indonesia membaur dengan hidup dan tinggal bersama suku yang ada di distrik Konda.

Mereka juga ikut dalam kesehariannya dan tidak pernah putus hubungan sampai saat ini. "Jadi, bukan yang come and go."

Bagaimana menjawab tantangan ini?

Saurlin Siagian dari Komnas HAM berkata persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini adalah hal yang dituai dari tindak tanduk selama ini.

"Ini adalah buah dari pekerjaan kita bertahun-tahun merusak lingkungan, krisis ekonomi yang kita alami saat ini. Maka perlindungan ekologi bukan lagi menjadi pilihan, tetapi keharusan," kata Saurlin.

"Jika kita terus memisahkan krisis ekonomi dan krisis ekologi, kita akan gagal memahami keduanya. Krisis ekonomi dan krisis ekologi adalah dua uang yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi, menurut saya kita mesti menyadari kerusakan lingkungan adalah akar dari ketidakstabilan ekonomi yang kita hadapi saat ini."

Untuk itu, ia berkata butuh arah yang jelas terkait persoalan lingkungan karena jika tidak yang menjadi korban adalah masyarakat luas, terutama kelompok rentan.

"Yang menjadi pertanyaan adalah arah kita ini. Apakah kita benar-benar bergerak menuju ekonomi yang rendah karbon seperti yang tadi kita bicarakan, atau justru memperkuat fondasi ekonomi berbasis emisi tinggi yang masih terus kita praktikan."

Sapariah Saturi dari Mongabay menilai isu lingkungan harus terus disuarakan dengan tetap mengutamakan keamanan.

Untuk menyiasati agar perspektif kelompok rentan ini mengemuka dan dikerjakan juga oleh jurnalis perempuan yang kompeten, ia menawarkan gagasan kolaborasi.

"Rasanya sudah bukan waktunya saling sikut dengan konten eksklusif, apalagi untuk isu yang bisa dibilang tadi cukup berbahaya. Berada pada masa sekarang ini, butuh kolaborasi juga demi keamanan dan menciptakan karya yang kaya perspektif. KIta tidak bisa berjalan sendiri-sendiri lagi," ujar Ari.