Janji Cina soal Korea Utara
Perdana Menteri Wen Jiabao mengatakan Cina "tidak akan melindungi" pihak manapun yang menenggelamkan kapal perang Korea Selatan bulan Maret lalu.
"Cina keberatan dan mengecam setiap tindakan yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea," ujar Wen Jiabao setelah mengadakan pembicaraan resmi di Seoul.
Korea Selatan menuduh Korea Utara menenggelamkan kapal Cheonan dengan tembakan torpedo.
Beijing mendapat tekanan untuk bersikap keras terhadap Korea Utara namun sejauh ini belum menerima hasil penyelidikan yang dilakukan oleh satu penyelidik independen.
"Pemerintah Cina akan memutuskan posisinya dengan menilai secara obyektif dan adil atas insiden ini sementara menghormati penyelidikan dan reaksi internasional ," ujar Wen Jiabao.
Sebelumnya pemerintah Cina meminta semua pihak menahan diri.
Wartawan BBC di Seoul mengatakan penolakan Beijing untuk mengecam sekutu lamanya itu membuat Korea Selatan dan Presiden Lee Myung-bak frustasi.
Namun sejumlah pihak di Korea Selatan akan memandang pernyataan Wen Jiabao ini sebagai satu pertanda halus akan perubahan posisi pemerintah Beijing.
Juru bicara Presiden Lee Myung-bak mengatakan Seoul "tetap berkonsentrasi penuh atas upaya diplomatik agar bisa meminta pertanggungjawaban Korea Utara" terhadap serangan tanggal 26 Maret yang menewaskan 46 tentara angkatan laut.
Dalam acara jumpa pers yang jarang dilakukan pada hari Jumat (28/05), Korea Utara kembali menuduh "memalsukan" bukti dan memperingatkan bahwa "telah diciptakan situasi yang sangat serius yang bisa menyebabkan pecah perang di semenanjung Korea".
Sanksi
Korea Selatan mengatakan penyelidikan yang melibatkan tim internasional menemukan satu bukti yang tidak bisa dibantah bahwa Korea Utara menembakkan torpedo ke arah kapal negara itu.
Para penyelidik mengatakan telah menemukan serpihan torpedo dengan huruf yang cocok dengan disain Korea Utara.
Seoul mengumumkan satu paket tindakan balasan, antara lain menghentikan semua perdagangan dengan Korea Utara dan juga berusaha meminta Dewan Keamanan PBB mengambil aksi.
Pyongyang, yang dengan keras menuduh tuduhan itu, membalas dengan membatalkan satu kesepakatan yang bertujuan mencegah pertempuran tak sengaja di laut dengan Korea Selatan.
Pemerintah Korea Utara juga memperingatkan akan segera melakukan serangan jika angkatan laut Korea Utara melanggar garis perbatasan Laut Kuning yang diperebutkan -lokasi pertempuran mematikan pada tahun 1999 dan 2002.
Pada hari Selasa (25/05), Korea Utara mengumumkan akan memutus seluruh hubungan dengan Korea Selatan dan melarang kapal serta pesawat negara itu melintasi wilayahnya.
Dalam jumpa pers di Pyongyang, kepala polisi Korea Utara Mayor Jenderal Pak Rim-su menuduh Seoul melintasi wilayah lautnya dan "mendorong terjadi satu konfrontasi".
Dia mengatakan menuduh Korea Utara bertanggungjawab atas insiden tenggelamnya kapal itu merupakan "satu deklarasi perang terbuka dan kejahatan kejam yang membawa kedua negara ke dalam situasi perang".
Sementara itu Jepang mengatakan telah memperketat sanksi terhadap Korea Utara.
Pemerintah Jepang mengatakan menurunkan jumlah uang yang bisa dikirim orang ke Korea Utara tanpa pemberitahuan, dari 10 juta yen menjadi 3 juta yen.
Parlemen negara itu juga meloloskan satu RUU yang bisa membuat penjaga pantai Jepang memeriksa kapal yang dicurigai membawa senjata atau teknologi nuklir Korea Utara, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2009.
