Amerika kecewa soal pemukiman Yahudi
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan kecewa atas keputusan Israel untuk tidak memperpanjang larangan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Masa pembekuan pembangunan pemukiman Yahudi selama 10 bulan berakhir Minggu tengah malam waktu setempat.
PBB dan Uni Eropa juga menyatakan kecewa atas perkembangan yang disebut Sekjen PBB Ban Ki-Moon aksi ''provokatif'' oleh Israel.
Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia akan menanggapi keputusan Israel setelah pertemuan para pemimpin Arab di Kairo, Mesir minggu depan.
Hari Minggu, Abbas mempringatkan perundingan damai langsung Israel-Palestina yang kembali digulirkan awal bulan ini akan ''membuang-buang waktu'' kecuali larangan tersebut diteruskan.
Sementara perundingan damai masih berjalan, Abbas berada dalam posisi sulit, dan mungkin terpaksa berkompromi, kata wartawan BBC Jon Donnison di Ramallah, Tepi Barat.
Di bawah tekanan AS, ada tanda-tanda perunding Palestina mungkin menerima moratorium tidak akan diperpanjang, asalkan tidak ada pembangunan berskala besar berlangsung dalam bulan-bulan ke depan, kata wartawan kami.
Hari Senin, buldozer Israel mulai meratakan lahan untuk 50 rumah di pemukiman Ariel di belahan utara Tepi Barat, dan kegiatan serupa juga dilaporkan berlangsng di pemukiman Adam dan Oranit. Namun, konstruksi dilaporkan berjalan lambat akibat perayaan hari libur Yahudi, Sukkot.
Israel 'harus berbuat lebih banyak'
Departemen Luar Negeri AS memuji sikap yang dia sebut sikap menahan diri oleh Abbas, dan menyatakan Amerika tetap berkonsentrasi pada tujuan jangka panjang proses perdamaian.
Deplu AS menambahkan utusan khusus AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, akan kembali ke kawasan dalam upaya mengatasi kebuntuan perundingan.
Abbas mengatakan dia akan membahas isu pemukiman dengan tim perundingan Palestina di Ramallah hari Rabu, dan Liga Arab yang beranggotakan 22 negara di ibukota Mesir, Kairo, Senin depan.
''Setelah semua pertemuan ini kita mungkin bisa mengeluarkan sikap untuk menjelaskan pendapat Palestina dan Arab mengenai masalah ini, setelah Israel menolak membekukan pemukiman,'' katanya setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy di Paris.
Sarkozy mengatakan dia menyesalkan kelalaian Israel untuk memperpanjang pembekuan pemukiman, dan menambahkan dia akan mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dia harus bertindak lebih banyak.
Ketika moratorium berakhir, Netanyahu mendesak Palestina agar melakukan perundingan damai, yang baru-baru ini berlanjut setelah terhenti selama sekitar 20 bulan.
Dia tidak menyinggung masalah pemukiman secara langsung, tapi menyatakan mungkin ''untuk mencapai kerangka kesepakatan umum bersejarah dalam satu tahun''.
Netanyahu sebelumnya mengimbau para pemukim Yahudi ''menunjukkan sikap menahan diri dan bertanggungjawab''.
Sebagian pemukim Yahudi bersuka cita begitu larangan pembangunan berakhir. Di pemukiman Revava, di dekat kota Palestina Deir Itsia, mereka melepaskan balon dan meletakkan batu pertama pembangunan sebuah taman kanak-kanak sebelum moratorium berakhir.
Seruan Hamas
Pemimpin Hamas - kelompok Palestina berhaluan Islam yang berkuasa di Jalur Gaza - yang berada di pengasingan mendesak Abbas agar mundur dari perundingan damai.
''Saya minta para saudara saya di Otorita Palestina, yang telah menyatakan mereka tidak akan meneruskan perundingan dengan musuh jika dia melanjutkan pembangunan pemukiman,'' kata Khaled Meshaal dari markasnya di Suriah.
''Berunding tanpa posisi yang kuat itu tidak masuk akal,'' kata Meshaal.
Hamas merebut kendali kekuasaan atas Gaza bulan Desember 2007, setelah menggusur pasukan Fatah yang setia kepada Mahmoud Abbas.
Kedua kelompok yang berselisih mengadakan perundingan rekonsiliasi di Damaskus hari Jumat dan menyatakan mereka ingin melanjutkan negosiasi.
Sekitar 2.000 unit rumah pemukiman Yahudi di Tepi Barat sudah mendapat persetujuan dan para tokoh pemukim Yahudin mengatakan mereka berencana untuk melanjutkan pembangunan secepat mungkin.
Pembekuan sebagian pembangunan pemukiman baru disepakati oleh Israel bulan November 2009 atas tekanan Washington.
Moratorium itu melarang pembangunan di Tepi Barat, tapi tidak mencakup pelarangan pemukiman di Yerusalem Timur.
Israel menduduki Tepi Barat sejak perang Timur Tengah 1967, kemudian memukimkan sekitar 500.000 warga Yahudi di lebih dari 100 pemukiman yang dinyatakan ilegal berdasarkah hukum internasional, meski Israel menolak pandangan tersebut. Sekitar 2,5 juta jiwa warga Palestina hidup di Tepi Barat.
