Suu Kyi tegaskan revolusi damai
Dua hari setelah dibebaskan dari tahanan rumah, pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa tujuan gerakannya adalah sebuah revolusi damai di Birma.
Berbicara kepada BBC di markas Liga Nasional untuk Demokrasi, LND, ia mengatakan yakin demokrasi akan suatu saat tida di Birma, walau ia tak tahu berapa lama waktu akan diperlukan.
Ia menambahkan bersedia berbicara dengan para jendral yang berkuasa kapan saja kesempatan memungkinkan.
Pembebasan Suu Kyi terjadi enam hari setelah Birma melaksanakan pemilu pertamanya dalam 20 tahun terakhir.
Partai pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum terakhir dengan mutlak namun tidak diperbolehkan berkuasa.
Pemilihan umum kali ini dimenangkan oleh partai yang paling banyak diberi dukungan oleh militer, Partai Solidaritas dan Pembangungan (USDP), yang menghujat Barat yang disebut tidak bebas maupun adil.
Proses dialog
Editor BBC John Simpson mengatakan sejumlah petugas keamanan mengawasi wawancara dari seberang jalan, namun tidak berbuat apa-apa.
Aung San Suu Kyi mengatakan ia tidak ingin melihat junta militer jatuh tetapi berubah dan lebih baik dalam menjalankan kepentingan negara.
''Saya tidak ingin melihat militer jatuh. Saya ingin militer meningkatkan profesionalisme dan patriotismenya,'' kata Suu Kyi.
Perempuan berusia 65 tahun juga mengatakan bahwa kebebasannya tidak dibatasi.
Namun ia mengatakan tetap bersiap kalau pihak militer menahannya lagi, karena apa yang ia perbuat ataupun karena omongannya.
Pemenang Nobel Perdamaian itu menghabiskan 15 dari 21 tahun terakhir dalam tahanan. Ia dibebaskan hari Sabtu ketika masa penahanan rumahnya habis.
Diplomat paling senior Amerika di Birma, Larry Dinger, mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya tidak ingin lagi mendorong rekonsiliasi antara pemerintah Birma dan Aung San Suu Kyi.
''Bukan Amerika yang menentukan masa depan Birma maupun dirinya. Bagi kami apa yang harus terjadi adalah hak rakyat Birma sepenuhnya,'' katanya.
Sementara menteri luar negeri Indonesia Marty Natalegawa menyebutkan, ''tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan Nyonya Suu Kyi dan pendukungnya bisa menjadi bagian dari jalan keluar bagi Birma dari situasi yang mereka hadapi saat ini, serta bagian dari Birma yang mempromosikan demokrasi.''
Kepala penerangan kementrian luar negeri Jepang mempunyai pendapat serupa.
''Harapannya sekarang pemerintah Birma akan mengambil langkah perbaikan untuk hak asasi manusia, mempromosikan demokrasi dan rekonsiliasi nasional,'' katanya.
Namun demikian PM Thailand Abhisit Vejjajiva memperingatkan bahwa tidak masuk akal bahwa ''satu peristiwa saja menjadi isyarat perubahan besar-besaran.''
''Tantangannya adalah lebih pada bagaimana skenario sesudah pemilihan umum dilakukan,'' tambahnya.
Thailand mempunyai banyak kepentingan karena mereka berbatasan langsung dengan negara ini.
Yang belum banyak mengeluarkan komentar di kawasan justru malah Cina, Singapura, dan Vietnam, kata wartawan BBC di Asia Tenggara.
Banyak yang mengatakan kalau pembebasan Suu Kyi berujung pada pencabutan sanksi perdagangan dan investasi ke negara itu, maka posisi Cina akan terancam.
