ASEAN akan dorong demokratisasi di Birma
Organisasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) ingin mendorong proses demokratisasi di Birma dan mendesak pemerintah militer memasukkan pemimpin prodemokrasi Aung San Suu Kyi ke dalam sistem politik.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di sela-sela pertemuan para menlu ASEAN di Lombok hari Minggu (16/1).
"Dia (Aung San Suu Kyi) adalah bagian dari solusi bukan masalah," kata Marty seperti dikutip kantor berita Reuters.
Tahun lalu Birma menggelar pemilihan umum dan membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah. Masyarakat internasional menduga terjadi kecurangan dalam pemilu November tersebut yang dimenangkan oleh partai dukungan rezim militer.
Marty mengatakan pembebasan Suu Kyi bisa menjadi awal pembukaan kran demokrasi di Birma.
Ia menambahkan kemajuan yang telah dicapai harus terus didorong dan momentumnya tidak boleh hilang.
Ketua ASEAN 2014
ASEAN memiliki kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara anggota.
Sejauh ini mereka mencoba melibatkan Birma untuk mengatasi persoalan tersebut dan tidak menerapkan sanksi seperti yang diambil negara-negara Barat.
Marty mengatakan sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2011, Indonesia menginginkan terus ada kemajuan di Birma tahun ini.
Sejumlah kalangan mengatakan persoalan Birma terus menjadi batu sandungan bagi ASEAN.
"Kami telah dijanjikan bahwa Birma tidak akan lagi menjadi masalah bagi ASEAN ketika berinteraksi dengan masyarakat internasional," kata Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.
Ia mengatakan ASEAN menginginkan akses yang lebih besar ke para pemimpin Birma.
Pitsuwan juga mengatakan Birma ingin menjadi ketua ASEAN pada 2014.
Namun untuk mewujudkan keinginan tersebut masyarakat internasional harus diyakinkan bahwa telah ada stabilitas politik.
