Tentara Mesir siap hadapi massa
Tentara antisipasi demo besar

Sumber gambar, AP
Pasukan keamanan Mesir siaga penuh menghadapi kemungkinan aksi unjuk rasa yang lebih besar usai shalat Jumat (28/1).
Aksi unjuk rasa hari Jumat diharapkan diikuti lebih banyak peserta apalagi ajakan berunjuk rasa sudah disebar melalui internet.
Sebelumnya, pemerintah Mesir mencoba untuk memblokir situs jejaring sosial Facebook dan Twitter yang digunakan untuk menyebar ajakan berunjuk rasa.
Tak hanya memblokir internet, layanan 3G dan pesan pendek di telepon genggam pun diganggu.
Selain memblokir sarana komunikasi para pengunjuk rasa, dilaporkan sejumlah penangkapan sudah terjadi.
Kantor berita Associated Press melaporkan pasukan khusus anti terorisme juga dikerahkan di sejumlah lokasi strategis di Kairo, termasuk di Lapangan Tahrir tempat aksi unjuk rasa sebelumnya digelar.
Menteri Dalam Negeri Mesir bahkan mengancam pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa. Pemerintah Mesir menganggap berunjuk rasa menyalahi undang-undang yang berlaku.
Sementara itu, Partai Demokratik Nasional (NDP) yang berkuasa menyatakan siap berdialog dengan para pengunjuk rasa.
"NDP siap berdialog dengan pengunjuk rasa dan partai politik yang legal. Namun, demokrasi memiliki sistem yang harus dipatuhi. Minoritas tidak bisa memaksakan kehendak kepada mayoritas," kata Sekretaris Jenderal NDP Safwat el-Sharif.
Editor Timur Tengah BBC Jeremy Bowen di Kairo mengatakan sejumlah sumber mengatakan kepala staf keamanan pemerintah berjanji kepada Presiden Hosni Mubarak untuk mengatasi keadaan.
Sejak unjuk rasa merebak Selasa (26/1), Presiden Hosni Mubarak (82) belum terlihat di hadapan publik.
Aksi unjuk rasa ini bertujuan menentang Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Kelompok oposisi Mesir menganggap pemerintah tidak banyak berbuat menghadapi krisis pangan, tingkat pengangguran yang meroket dan korupsi.
Tokoh oposisi yang juga peraih Nobel Mohammad el-Baradei dikabarkan sudah tiba di Kairo untuk bergabung bersama para pengunjuk rasa menentang pemerintah.
Aksi unjuk rasa terinspirasi dari gerakan serupa di Tunisia itu sudah mengakibatkan tujuh orang tewas.
Apakah Mubarak bisa jatuh?

Sumber gambar, BBC World Service
Demonstrasi anti pemerintah di Mesir terus berlanjut walaupun pemerintah berusaha untuk membubarkan protes.
Tetapi sejauh ini, unjuk rasa anti pemerintah ini belum sampai pada tahap mengancam posisi pemerintah Hosni Mubarak.
Hari Rabu, menteri dalam negeri menyatakan semua demo ilegal dan polisi bertindak cepat untuk membubarkan kelompok manapun yang berkumpul.
Pihak keamanan mengatakan 1.000 demonstran ditahan. Pihak pengunjuk rasa tidak menghiraukan ancaman penahanan itu namun mereka memiliki kesulitan untuk mengumpulkan masa dalam jumlah besar.
Bentrokan terus berlanjut sampai malam di beberapa kota di seluruh Mesir. Sejumlah demo diwarnai kekerasan di Suez, tiga demonstran tewas.
Saat pemerintah menolak menyerahkan jenazah seorang pengunjuk rasa Rabu lalu, massa membakar salah satu sisi gedung pemerintah.
Mayoritas rakyat Mesir terlalu sibuk untuk bergabung dengan para demonstran di jalan-jalan.
Banyak kalangan yang marah dan kecewa terhadap pemerintah, namun hanya beberapa ribu saja yang mengungkapkan kemarahan mereka. Hal itu tentu membuat pemerintah tidak begitu khawatir.
Mantan kepala badan nuklir PBB dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian Mohamed El Baradei tiba di Mesir Kamis malam.
Kedatangannya mungkin dapat memberikan arahan tersendiri bagi demonstran. Tetapi mereka yang mendukung Baradei terutama dari kalangan menengah atas dan bukan massa dalam jumlah besar.
Para demonstran menyerukan untuk mengadakan unjuk rasa besar setelah shalat Jumat, namun sejauh ini gerakan yang dilarang Ikhwanul Muslimin, tidak ikut dalam protes itu.
Kelompok ini dapat menggerakkan massa dalam jumlah besar. Jadi sejauh ini, protes-protes ini tidak memiliki pemimpin, dengan pesan-pesan melalui Facebook atau Twitter dan bukan oleh politisi.
Bagi pemerintah sendiri, protes-protes semacam ini dianggap sebagai ancaman keamanan.
Tetapi koran-koran Mesir menyebutkan pemerintah mengadakan pertemuan darurat dengan antara lain pertimbangan untuk meningkatkan gaji, meningkatkan lowongan kerja serta sejumlah cara lain untuk menjawab kekecewaan para demonstran yang umumnya rakyat biasa.
Langkah pemerintah itu mungkin dapat mengurangi tekanan yang dihadapi rakyat miskin namun tidak akan membuat senang kelompok kelas menengah yang juga ikut serta. Kekecewaan rakyat bukan hanya soal ekonomi.
Rakyat Mesir memerlukan satu visi. Namun selama 30 tahun, pesan yang disampaikan Presiden Mubarak terbatas pada keamanan saja.





























