Aljazair khawatir pengaruh Mesir

Pemerintah Aljazair mengerahkan ribuan petugas kepolisiannya untuk mencegah aksi demonstrasi aktivis pro demokrasi yang akan berlangsung hari ini (12/2).

Aksi yang berlangsung di pusat ibukota Aljazair, Algiers itu telah dilarang oleh pemerintah namun kelompok oposisi dan sejumlah pegiat hak asasi manusia yang menggagas aksi tersebut tampaknya tetap akan turun ke jalan.

"Kami sudah siap untuk melakukan aksi ini," kata juru bicara partai oposisi Aksi untuk Kebudayaan dan Demokrasi, RCD, Mohsen Belabes kepada Reuters.

"Ini akan menjadi hari yang luar biasa bagi kehidupan berdemokrasi di Aljazair."

Mereka mengatakan aksi ini dilakukan untuk menuntut kondisi kehidupan yang lebih baik dan kebebasan yang jauh lebih besar bagi masyarakat di negara tesebut.

Sebelumnya pada Jumat (11/2) kemarin kepolisian setempat juga telah mencegah rencana sekelompok warga yang akan melakukan aksi di jalan untuk merayakan jatuhnya Presiden Mesir, Hosni Mubarak.

Untuk mengantisipasi aksi ini sejumlah penjagaan dilakukan di beberapa perempatan jalan utama. Kepolisian menemptakan sejumlah kendaraan militer ringan dan penjagaan puluhan polisi disejumlah jalan .

Sekitar 15 truk polisi juga tampak berjaga sejak malam di Lapangan 1 Mei yang akan menjadi titik awal aksi tersebut.

Aksi demonstrasi ini sendiri akan dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat.

Wartawan BBC di Aljazair, Chloe Arnold mengatakan pihak keamanan berupaya menghentikan kegiatan masyarakat yang bisa berkembang ke arah aksi yang lebih besar layaknya terjadi di Mesir dan Tunisia.

Demonstrasi di Aljazair telah dilarang sejak tahun 1992 atau tepatnya sejak penguasa memberlakukan keadaan darurat di negara itu.

Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika pada awal bulan ini sempat mengatakan pemberlakuan keadaan darurat akan dicabut "dalam waktu yang tidak lama lagi."

Menurut media pemerintah, pernyataann Bouteflika ini disampaikan saat meggelar pertemuan dengan sejumlah menterinya di Algiers.

Dalam klesempatan itub dia juga membolehkan warganya untuk melakukan aksi demonstrasi dan protes di seluruh wilayah Aljazair kecuali di ibu kota negara tersebut, Algiers.