Prancis: bekukan hubungan dengan Libia

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyerukan Uni Eropa untuk membekukan hubungan ekonomi dengan Libia karena penindasan terhadap pengunjuk rasa.

"Berlanjutnya penindasan secara brutal dan kejam terhadap penduduk sipil Libia merupakan hal yang memuakkan," kata Presiden Sarkozy seperti dikutip kantor berita AP.

Sarkozy mengatakan masyarakat internasional tidak boleh hanya menjadi penonton apa yang disebutnya pelanggaran besar-besaran terhadap hak asasi manusia.

Menurut Sarkozy sanksi segera akan menunjukkan tindakan penguasa di Libia harus dipertanggungjawabkan.

Presiden Prancis telah meminta kementerian luar negerinya mengusulkan sanksi termasuk larangan ke Eropa mereka yang terlibat penindasan di Libia dan memantau transaksi keuangannya.

Sementara Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini mengatakan ada laporan-laporan yang bisa dipercaya bahwa ribuan orang tewas dalam insiden kekerasan belakangan ini.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sidang khusus membahas Libia Jumat nanti.

Komisaris HAM PBB Navi Pillay memperingatkan serangan terhadap para demonstran bisa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ekspor Libia

Menurut CIA World Factbook yang dikutip AP, tahun 2009 sebagian besar ekspor Libia ke Eropa.

Italia dikatakan menerima 38% ekspor dari Libia, Jerman 10%, dan Prancis serta Spanyol menerima 8%.

Pada tahun yang sama, Libia menerima hampir 19% impor dari Italia disusul dengan Cina 10%. Sedangkan Jerman dan Turki menerima 10%.

Sikap Sarkozy ini merupakan kebalikan dari kebijakan 2007 ketika dia menjamu pemimpin Libia Muammar Gaddafi dan kedua negara menyepakati miliaran ero untuk perdagangan senjata dan pembangunan reaktor nuklir.

Saat itu sambutan hangat terhadap Gaddafi memicu kemarahan para pemrotes termasuk menteri bidang hak asasi manusia Prancis.

Dia mengatakan, memberikan imbalan kepada orang yang dituduh melanggar hak asasi manusia dengan kesepakatan bisnis seperti membiarkan dia memperlakukan Prancis sebagai "keset".