PBB gagal sepakati resolusi bagi Suriah
Perbedaan pendapat yang terlalu dalam di antara anggota Dewan Keamanan PBB membuat resolusi untuk mengecam tindakan keras pemerintah Suriah terhadap para pengunjuk rasa gagal disepakati.
Rancangan resolusi itu diajukan Prancis, Inggris, Jerman dan Portugal ternyata ditentang beberapa negara dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
Salah satu penentang rancangan resolusi itu adalah Rusia yang berpendapat tindakan Suriah itu tidak mengganggu keamanan internasional secara umum.
"Ancaman terhadap keamanan regional justru datang dari campur tangan asing dalam situasi domestik Suriah, termasuk desakan untuk mendukung sebuah rancangan solusi atau desakan untuk berpihak," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Alexander Pankin.
Sementara itu, Cina dan India menyerukan digelarnya dialog politik dan resolusi damai untuk meredakan krisis politik Suriah.
Namun kedua negara itu menolak untuk mengutuk kekerasan di negeri itu.
Wartawan BBC di Markas PBB New York Barbara Plett mengatakan sebenarnya selain masalah Libia, gelombang revolusi di beberapa negara Timur Tengah tak terlalu mendapat perhatian DK PBB.
Barbara menambahkan Rusia masih tetap tidak sepakat dengan intervensi internasional di Libia dan kemungkinan akan mempertahankan sikapnya atas masalah di Suriah.
Namun, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Susan Rice menyerukan agar Suriah menghentikan tindakan kerasnya dan meminta dunia internasional melakukan sesuatu.
"Pemerintah kami meminta agar Presiden Assad mengubah kebijakannya sekarang juga dan merangkul rakyatnya," kata Rice.
"Kami juga mendesak komunitas internasional untuk merespon kebrutalan ini dan melakukan tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran HAM yang mengerikan ini," tambah dia.
Baik pemerintah AS dan sejumlah negara Eropa memperingatkan bahwa mereka akan mendesak dijatuhkannya sanksi internasional jika pemerintah Suriah tidak segera melakukan reformasi seperti yang dituntut rakyat.
Rumusan resolusi yang diajukan negara-negara Eropa di Dewan Keamanan itu berisi kutukan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah Suriah.
Usulan ini didukung Sekretaris Jenderal PBB Bank Ki-moon yang menyerukan investigasi independen dan transparan atas kematian sekitar 450 orang pengunjuk rasa.
Namun, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari menegaskan pemerintahnya akan menolak semua jenis intervansi luar negeri terhadap kebijakan dalam negeri Suriah.
