UNHCR kecam Australia

Komisioner PBB untuk hak asasi manusia mempertanyakan legalitas rencana terbaru Australia untuk mengatasi persoalan mereka yang mencoba masuk ke Australia lewat lautan.

Navi Pillay mengatakan satu kesepakatan dengan Malaysia untuk mengirim 800 pencari suaka ke negara tersebut kemungkinan melanggar undang undang pengungsian internasional.

Ia juga menyerukan Australia untuk lebih manusiawi kepada para pencari suaka.

Bagi pemerintahan Julia Gillard, kesepakatan dengan Malaysia akan membantu penyelesaian persoalan logistik maupun politik.

Pusat-pusat penampungan pencari suaka di Australia tidak mampu lagi menerima karena sudah terlalu padat dan sempat terjadi kerusuhan akibat jumlah yang terlalu pepat tersebut, satu di Sydney dan yang lainnya di Pulau Christmas.

Berdasar kesepakatan, Australia akan mentransfer 800 orang pencari suaka ke Malaysia untuk ditampung dan diproses permohonannya, tetapi komisioner PBB untuk hak asasi mempertanyakan legalitas rencana tersebut.

''Mereka tidak bisa mengirim seseorang ke sebuah negara yang belum menandatangani kesepakatan anti penyiksaan, kesepakatan hak pengungsian,'' kata Nyonya Pillay.

Malaysia sejauh ini memang belum menandatangani kesepakatan tersebut.

''Jadi tidak akan ada perlindungan bagi individu yang akan dikirim ke Malaysia. Dan Australia semestinya tidak bekerja sama seperti ini.''

Berbagai organisasi hak asasi manusia internasional juga mengecam kesepakatan yang di media massa disebut dengan ''Malaysian Solution'' itu.