Malaysia akan ambil sidik jari pendatang tanpa izin

Pemerintah Malaysia akan mengambil sidik jari dan data lain dari puluhan ribu pendatang tanpa izin.

Kantor berita resmi Malaysia Bernama melaporkan pendaftaran besar-besaran terhadap pendatang tersebut akan dimulai 11 Juli dengan salah satu target mendapatkan jumlah dan berbagai data lain, termasuk tempat bekerja dan upah mereka.

Pengambilan daftar biometrik dan informasi lain tersebut dilaporkan akan berlangsung selama satu bulan.

Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan pendaftaran mencakup pengambilan data biometrik semua pendatang asing tanpa izin.

Ketika berbicara di rapat dengan parlemen hari Rabu (22/6), wakil PM mengatakan pendataan tersebut juga diharapkan bisa mengurangi pekerja asing di Malaysia.

Menurut wakil PM Malaysia, pendatang asing tanpa yang mengikuti pendaftaran tidak akan dikenakan tindakan hukum. ''Kami ingin mendorong mereka agar muncul,'' kata Muhyiddin.

Pemerintah Malaysia mengharapkan sidik jari yang terkumpul akan bisa dipergunakan untuk menyusun database yang akan memungkinkan aparat memantau populasi pekerja asing dan memerangi masalah pelanggaran hukum, termasuk pemalsuan dokumen identitas.

Amnesti

Sebagai negara dengan ekonomi relatif bagus di kawasan, Malaysia telah menjadi magnet bagi warga dari beberapa negara tetangga yang ingin mendapatkan pekerjaan, seperti dari Indonesia, Vietnam dan juga Birma serta Bangladesh.

Selain itu banyak warga dari negara-negara yang tengah mengalami konflik, seperti Afghanistan dan Irak, masuk ke Malaysia dengan harapan untuk mendapatkan tempat persinggahan dalam upaya mencapai Australia, tempat tujuan akhir mereka.

Kebanyakan pekerja tanpa izin mengisi lowongan kerja kasar di perkebunan kelapa sawit, pabrik dan proyek konstruksi dan rumah makan.

Selain pendatang tanpa izin, Malaysia menampung sekitar dua juta pekerja asing yang datang dengan izin syah.

Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Hussein mengatakan amnesti merupakan pendekatan praktis untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan melindungi tenaga kerja ilegal dari sindikat perdagangan manusia dan majikan yang semena-mena.

''Kami turun tangan untuk menghadapi orang-orang yang menganiaya mereka...orang-orang yang memperlakukan mereka seperti budak zaman modern. Itulah yang kami perangi,'' kata Hussein seperti dikutip kantor berita Associated Press.

Menurut Muhyiddin, amnesti akan memberi kesempatan terakhir kepada majikan untuk mendaftarkan pekerja ilegal tanpa risiko mendapatkan sanksi.

Setelah masa registari berakhir, tambah Muhyiddin, pemerintah Malaysia akan mengkaji bagaimana pekerja ilegal yang telah didaftar, tapi tidak memiliki pekerja, bisa diserap ke dalam angkatan kerja.

Seperti dilaporkan AP, para pejabat pemerintah mengatakan orang-orang asing yang tidak bisa mendapatkan pekerjan bisa memilih untuk pulang ke negara asal mereka tanpa risiko terkena hukuman.

Pemerintah Malaysia kemudian akan mencari pendatang ilegal yang masih tersisa, kata Muhyiddin.