Kenya setuju membuka kamp baru

Pengungsi Somalia

Sumber gambar, AP

Keterangan gambar, Kamp Ifo II hanya menampung 80.000 orang

Kenya telah menyetujui pembukaan kamp pengungsi baru dekat perbatasan Somalia ketika ribuan orang mengungsi menghindari musim kemarau yang terburuk dalam 60 tahun ini.

Perdana Menteri Raila Odinga mengatakan kamp Ifo II yang dapat menampung sampai 80.000 orang akan dibuka dalam waktu sepuluh hari.

Beberapa menteri mengkhawatirkan pembukaan kamp itu akan mendorong orang Somalia lebih banyak menyeberangi perbatasan.

Ketika mengumumkan kebijakan itu, Odinga mengatakan, "Meskipun kami mempertimbangkan keamanan, kami tidak dapat menghalau para pengungsi."

Namun, katanya, Kenya tidak akan memikul tanggung jawab soal logistik.

Tergantung UNHCR

"Ini semua tergantung UNHCR untuk bekerja berdasarkan situasi mereka dan bagaimana mereka dapat pindah ke Ifo II," ujar Odinga.

Ketua UNHCR Antonio Guterres hari Senin mengatakan pembicaraan dengan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kenya George Saitoti untuk mengimbau agar membuka kamp.

Wartawan BBC Kevin Mwachiro mengatakan pengumuman pembukaan kamp baru itu sudah tepat waktunya.

Menurut dia, setiap hari lebih dari 1.300 pengungsi Somalia melintasi perbatasan masuk Kenya.

Pegiat bantuan mengatakan, kondisi dekat kamp Dadaab yang terdiri dari tiga pemukiman situasinya memprihatikan karena sekitar 370.000 orang berjejal dalam kawasan yang dibuat untuk 90.000 orang.

'Ancaman keamanan

Hari Rabu, Wakil Menteri Keamanan Dalam Negeri Kenya Orwah Ojodeh mengatakan kepada BBC, kamp baru tidak akan menjadi solusi bagi krisis kelaparan.

Menurut dia, bantuan makanan harusnya disediakan di Somalia karena kelaparan merupakan alasan para pengungsi pergi ke Kenya.

Namun Menteri Imigrasi Otieno Kajwang mengatakan dia malu pemerintah menolak membuka kamp Ifo II.

Dia mengatakan PBB telah memberikan puluhan ribu dollar untuk membangun kamp.

Kajwang menimpakan kegagalan membuka kamp baru itu kepada kepala keamanan dan pejabat di kantor Presiden Mwai Kibaki.

"Masalahnya adalah pemerintah sementara kami dan pejabat keamanan melihat eksodus itu sebagai ancaman keamanan nasional," katanya.

"Di sisi lain, kami lihat ini sebagai krisis yang harus diatasi. Ini merupakan tanggung jawab kami berdasarkan hukum internasional dan hukum di dalam negeri," lanjutnya.

Pejabat koordinator bidang kemanusiaan PBB untuk Somalia Mark Bowden mengatakan kepada BBC bahwa Somalia belum menghadapi kelaparan namun sudah mendekati.

"Dalam beberapa bulan ke depan kritis situasinya," katanya.