Amerika Serikat meminta bukti hukum

Amerika Serikat mendesak negara-negara yang mengklaim kepemilikan di perairan Laut Cina Selatan untuk mengajukan bukti hukum.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pidato di Forum Regional ASEAN di Bali, hari Sabtu (23/7).

Wartawan BBC Karishma Vaswani mengatakan pernyataan Clinton ini kecil kemungkinan disambut positif oleh Cina.

Pemerintah di Beijing bersama dengan Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan mengklaim perairan yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, 'perang klaim' memicu sengketa antara Cina-Filipina dan juga antara Cina-Vietnam.

Clinton mengatakan insiden di Laut Cina Selatan bisa mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Ia juga menekankan mencari solusi damai atas masalah ini menjadi kepentingan nasional AS.

Batas yang kabur

Ini adalah pengulangan posisi AS setahun lalu yang membuat marah Cina ketika itu karena Cina menganggap pernyataan tersebut menyerang mereka.

Beijing mengangap pernyataan Menlu Clinton sebagai bentuk campur tangan. Pemerintah Beijing menegaskan masalah ini harus diselesaikan sendiri oleh negara-negara yang mengklaim kepemilikian Laut Cina Selatan.

Dalam pertemuan tahun ini Cina mengatakan kepada AS bahwa Washington harus menghormati integritas wilayah Cina.

Muncul kekhawatiran bila 'perang klaim' wilayah Laut Cina Selatan tidak dicarikan jalan keluar sesegera mungkin, bisa pecah konflik yang mengancam stabilitas kawasan karena sejumlah negara akan saling berhadapan satu sama lain.

Namun persoalannya adalah siapa yang berhak memiliki perairan tersebut, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Masing-masing negara mencetak peta versi mereka sendiri sejak beberapa dekade lalu dan sering batas antarnegara saling tumpang-tindih.