Supir truk Australia tolak pajak karbon

Ratusan truk sengaja diparkir melingkari gedung parlemen Australia di Canberra sebagai aksi menuntut pembatalan pemberlakuan pajak karbon oleh pemerintah negara itu.

Namun rencana para supir truk itu untuk memacetkan pusat kota melalui dalam aksi itu gagal.

Dalam aksinya mereka menuding PM Julia Gillard mengeluarkan kebijakan pajak karbon untuk mengamankan dukungan dari Partai Hijau.

Aksi para pengemudi truk ini merupakan aksi anti pemerintah kedua yang terjadi dalam waktu tujuh hari belakangan.

Sejumlah laporan menyebutkan terjadinya aksi ini menunjukan ketidakpuasan publik dengan sejumlah kebijakan ekonomi Gillard meskipun kondisi perekonomian di negara itu tengah membaik.

"Semua orang kini berada dalam kondisi terdesak karena kondisi negara yang berantakan. Kami semua terkejut dengan setiap orang dalam mengahadapi kondisi ini," kata Peter Whytcross salah satu peserta aksi itu.

Gillard sendiri punya sejumlah alasan dalam menerapkan pajak tambahan kepada warganya seperti pajak buangan karbon.

Menurutnya pajak tersebut akan menjadi awal dari yang disebutnya sebagai revolusi energi bersih di Australia.

Negara Kangguru itu kini tercatat sebagai sebagai salah satu penghasil emisi per kapita terburuk bagi gas rumah kaca.

Ancam popularitas

Sebelumnya Pemerintah Australia mengatakan mulai tahun depan setiap ton emisi karbondioksida akan dikenakan pajak sebesar A$23 atau sekitar Rp204.000.

Sekema baru ini, lanjut Gillard, akan mencakup 500 perusahaan besar yang dianggap paling bertanggung jawab sebagai penghasil polusi terbesar.

Namun kebijakan baru ini tidak akan mencakup kendaraan bermotor, kecuali truk-truk besar, dan juga mengecualikan pertanian.

Pemerintah Australia pernah mengajukan usulan ini melalui parlemen namun gagal dan kini diajukan kembali.

Dan, dengan koalisi pemerintahan Gillard yang menguasai majelis rendah parlemen nampaknya upaya ini akan kembali dilanjutkan.

Namun banyak menilai langkah Gillard tidak akan populer dan menurunkan peluangnya untuk memenangkan kembali pemilu pada 2013 mendatang.

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan rata-rata 60% responden menolak rencana terbaru pemerintah tersebut.

Australia yang mengandalkan 80% listriknya dari batu bara dikenal sebagai salah satu penghasil emisi karbondioksida terburuk di dunia.

Pada 2020, pemerintah Australia mentargetkan penurunan polusi karbon hingga 159 ton dan mereduksi emisi hingga 5% lebih rendah dari level tahun 2000.

Selain Uni Eropa, baru Selandia Baru yang menerapkan pajak karbon nasional.