KTT ASEAN bahas pencalonan Burma

Para kepala negara ASEAN telah tiba di Bali dan akan memulai pertemuan kedua mereka tahun ini antara lain untuk memutuskan lamaran Burma menjadi pejabat ketua asosiasi negara Asia Tenggara itu.

Hampir dapat dipastikan tak akan ada kejutan karena sejak beberapa bulan terakhir sinyal akan dikabulkannya permintaan Burma sudah mulai dilepas oleh sejumlah tokoh kunci ASEAN, terutama dari negara pejabat keketuaan ASEAN saat ini, Indonesia.

Akhir Oktober lalu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kunjungan ke Burma dan ibukota Naypyidaw, untuk melihat suasana politik dan kesiapan infrastruktur negara itu menjelang jabatan keketuaan pada tahun 2014.

Pemerintahan militer Burma menunjukkan itikad yang belum pernah nampak sebelumnya, termasuk dengan inisiatif pembebasan ratusan tahan politik, setelah sebelumnya membebaskan tokoh oposisi nomor satu di negara itu, Aung San Suu Kyi.

Pemerintahan Jendral Thein Sein, yang juga sudah berada di Bali saat ini, menjanjikan lebih banyak pembebasan tahanan serta sinyal demokrasi lain demi memenuhi persyaratan jabatan puncak negara ASEAN tersebut.

"Suasananya, seperti sudah saya jelaskan, adalah sebuah sambutan dan pengakuan yang luas terhadap berbagai perubahan dan perkembangan positif di Myanmar tetapi pada saat yang sama juga (ini) harus dijadikan sebagai pengingat bahwa proses ini harus berlanjut ,"jelas Menlu Marty pada wartawan usai pertemuan tingkat Menlu ASEAN di arena KTT, Rabu, seperti dikutip TV Reuters.

Pernyataan berlawanan muncul dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden AS Barack Obama yang berada di Australia menjelang kunjungannya ke Bali untuk KTT Asia Timur, Sabtu depan.

"Langkah kecil"

"Sejumlah tahanan politik (memang) sudah dibebaskan. Pemerintah (Burma) sudah memulai dialog. Tetap saja, masih ada pelanggaran HAM," kata Obama dalam sambutannya di depan parlemen Australia.

"Jadi kita akan terus melanjutkan bicara dengan jelas apa saja langkah yang harus diambil sebagai syarat agar pemerintah Burma punya hubungan lebih baik dengan AS."

Pendapat lebih keras disampaikan kalangan pegiat yang mengkritik langkah ASEAN memberikan jabatan keketuaan pada Burma, karena menilai posisi itu akan dipakai junta militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka.

Diantara langkah reformis yang telah ditempuh pemerintahan Thein Sein adalah mengadakan pembicaraan langsung dengan Aung San Suu Kyi, pembebasan ratusan tahanan politik, membekukan proyek waduk raksasa yang diprotes warga, serta meloloskan UU Buruh yang memberi hak melakukan aksi mogok.

Namun beberapa langkah ini dianggap tak cukup.

"Sejauh ini kita belum melihat ada langkah yang benar-benar merupakan kemajuan berarti," kata Elaine Pearson, wakil direktur Human Rights Watch's untuk wilayah Asia.

"Tidak semestinya kalangan internasional tertipu oleh langkah kecil macam ini serta harus memastikan bahwa upaya-upaya yang tepat berjalan."

Di tengah berbagai kritik dan tekanan, ASEAN nampaknya bergeming. Seperti diisyaratkan Menlu Marty Natalegawa, penunjukan keketuaan ASEAN tidak berjalan tanpa syarat, meski tak dijelaskan bagaimana organisasi 10 negara itu akan mengawal jalannya demokrasi di Burma.

"Kami akan menciptakan motivasi agar Myanmar melanjutkan jalur reformasinya," janji Marty.

Kantor berita AFP menulis persoalan keketuaan ASEAN juga dipandang akan membawa implikasi politis yang cukup rumit di kawasan terkait catatan demokrasi para kepala negara penyandangnya.

Tahun depan jabatan tersebut akan diambil alih oleh Kamboja, dimana PM Hun Sen mendapat jabatannya melalui sebuah kudeta berdarah 14 tahun lalu. Brunei akan melanjutkan tradisi pergiliran jabatan ketua ASEAN tahun 2013, dan menyerahkannya pada Burma, 2014. Pemerintah komunis Laos akan mengambil alih jabatan tahun 2015.