Turki minta maaf atas pembunuhan ribuan warga Kurdi

Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, meminta maaf atas pembantaian lebih dari 13,000 orang warga Kurdi oleh militer Turki di tahun 1930-an.

Erdogan merupakan pemimpin Turki pertama yang meminta maaf atas pembantaian yang terjadi di wilayah Dersim, antara 1936 dan 1939 itu.

Militer Turki saat itu digambarkan melakukan pemboman dan menyebar gas beracun di wilayah itu untuk menghabisi perlawanan pemberontak Kurdi.

"Atas nama negara, apabila ada kebutuhan untuk permintaan maaf, jika ada kejadian seperti yang ditulis buku-buku, saya meminta maaf," kata Erdogan di markas partainya, seperti dilaporkan Kantor Berita AP.

Permintaan maaf Erdogan ini muncul setelah polemik berkepanjangan antara dirinya dengan pemimpin partai oposisi utama, Kemal Kilicdaroglu.

Partai yang dipimpin Kemal Kilicdaroglu, dulu berkuasa ketika pembantaian itu terjadi.

Mehmet Altan, pengamat politik yang juga staf pengajar di Universitas Istanbul, menganggap permintaan maaf ini penting karena merupakan pengakuan resmi bahwa negara bertanggung jawab atas 'pembantaian Dersim'.

Tidak memuaskan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Yayasan Dersim, Ozer Tekinoglu, menilai pernyataan Erdogan itu merupakan "langkah positif".

Namun demikian, menurut Ozer, permintaan maaf Erdogan "tidak memuaskan".

"Cara Perdana Menteri mengungkapkan permintaan maaf itu karena dia dipaksa. Itu tidak memuaskan. Tapi di sisi lain, itu langkah yang cukup positif," jelasnya.

Walaupun demikian, tidak sedikit yang menilai permintaan maaf Erdogan itu sebagai taktik politik untuk merusak reputasi partai oposisi pimpinan Kemal Kilicdaroglu.

Seperti dilaporkan wartawan BBC di Istanbul, permintaan Erdogan itu dipertanyakan sebagian warga Kurdi, yang menganggapnya sebagai tipu daya Erdogan untuk menghadapi tekanan partai oposisi, CHP, yang berkuasa saat pembantaian itu terjadi.

Saat ini, pemerintahan Erdogan sedang menghadapi perlawanan pemberontakan kelompok Kurdi.

Ancaman peningkatan operasi militer Turki terhadap perlawanan itu terus disuarakan Erdogan, setelah tawaran otonomi dan perdamaian yang diajukan mengalami jalan buntu.

Sejak pertempuran pecah pada 1984, puluhan ribu orang tewas di kedua belah pihak.

Bagaimanapun, praktek kekerasan yang dituduhkan kepada pemerintahan Turki di masa lalu, membuat negara ini selalu dalam sorotan agar mengakui sejarah gelapnya.

Tuduhan serupa juga diarahkan kepada Turki dalam peristiwa yang disebut sebagai pembunuhan massal warga Armenia pada 1915, serta serangan terhadap minoritas Yunani pada 1955.

Turki sendiri menolak istilah genosida terhadap tuduhan pembantaian warga Armenia itu.

Para pemimpin Tukri menyebut angka-angka itu terlalu dibesar-besarkan.