Sejumlah negara kecam permukiman Yahudi di Palestina

Semua kelompok politik dan kawasan di Dewan Keamanan PBB mengkritik aktifitas pemukiman Israel di wilayah otoritas Palestina.

Kecaman ini merupakan kebijakan terbaru yang diluar kebiasaan. Para diplomat mengatakan pembangunan pemukiman yang berlanjut mengancam keberadaan negara Palestina di masa mendatang.

Mereka juga mengungkapkan kecemasan atas peningkatan kekerasan di kawasan tersebut.

Bagaimanapun, AS - sekutu utama Israel yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan - tidak ikut mengkritik.

Israel sejauh ini belum memberikan komentar atas kritik terbaru tersebut.

Israel pekan lalu mengeluarkan tender untuk pembangunan lebih dari 1.000 rumah di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Tidak ada pernyataan bersama

Diplomat yang mengkritik Israel datang dari Uni Eropa, Gerakan Non Blok, Kelompok Arab dan sebuah koalisi informal sejumlah negara baru dan berkembang yang dikenal dengan sebutan IBSA.

Mereka bereaksi atas sebuah pernyataan Oscar Fernandez-Taranco, wakil Sekretaris Jenderal untuk urusan hubungan politik.

Fernandez-Taranco mengatakan proses perdamaian Israel dan Palestina ''tetap sulit dalam konteks ketegangan di lapangan, ketidakpercayaan yang mendalam diantara kedua belah pihak dan dinamika kekerasan kawasan.''

Membaca sebuah pernyataan kelompok Uni Eropa, Duta Besar Inggris untuk PBB Mark Lyall Grant mengatakan ''Pengumuman yang terus menerus dari Israel tentang percepatan pembangunan konstruksi permukiman di kawasan milik Palestina, termasuk Yerusalem Timur, mengirimkan sebuah pesan bencana.''

"Kami meyakini bahwa pasukan keamanan Israel dan realisasi hak Palestina untuk menjadi negara adalah bukan tujuan yang berlawanan. Tetapi mereka tidak akan mencapai tujuan disaat pembangunan pemukiman dan kekerasan terus berlanjut.''

Rusia - negara pemegang hak veto lainnya sekaligus anggota Dewan Keamanan PBB - juga mengkritik kebijakan Israel.

Wartawan BBC di New York melaporkan, walaupun memiliki kebulatan suara, tetapi para diplomat tidak berupaya untuk merancang sebuah pernyataan tunggal ke Dewan Keamanan PBB karena menyadari AS akan memvetonya.

Washington berpendapat apapun yang terkait pembicaraan perdamaian Israel-Palestina berada dalam proses bilateral pimpinan AS, bukan PBB.

Sekitar 500.000 Yahudi hidup di lebih dari 100 pemukiman sejak okupasi Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur tahun 1967.

Pemukiman ini dianggap tidak sah dalam undang-undang internasional, tetapi Israel membantahnya.