Libia dikritik karena terima kunjungan Presiden Sudan

Presiden Sudan, Omar al-Basir dalam kunjungannya ke Libia menawarkan bantuan kepada pemerintah negara itu untuk melucuti senjata mantan anggota kelompok pemberontak.

Kunjungan dan tawaran ini terjadi di tengah kritikan pegiat HAM terhadap pemerintah Libia yang menerima Basir meskipun Presiden Sudan itu tengah dicari oleh Mahkamah Kejahatan Internasional karena kejahatan kemanusiaan.

"Kami punya pengalaman bagus dalam mengintegrasikan kelompok pemberontak untuk dimasukan kedalam jajaran anggota kepolisian atau militer," kata Basir dalam sebuah jumpa pers bersama yang dilakukan dengan pemimpin Dewan Transisi Nasional Libia, Mustafa Abdul Jalil.

"Perwira kami akan selalu siap setiap saat (untuk membantu)."

Dalam pernyataanya itu al-Basir juga mengatakan jatuhnya rezim pemerintahan Kolonel Muamamar Gadaffi di Libia seperti sebuah hadiah bagi rakyat Sudan.

Hubungan Sudan dengan pemerintah Libia di bawah kepemimpinan Gaddafi memang buruk.

Sudan menuding Gaddafi mendukung kelompok pemberontak di Darfur.

"Kami datang kesini untuk berterima kasih kepada rakyat Libia yang telah memberikan kami hadiah dengan menyingkirkan pemerintahan Gaddafi."

Sudan sendiri sebelumnya telah memberikan bantuan beruapa senjata kepada pasukan pemberontak untuk menggulingkan Kolonel Gaddafi.

Seperti dikutip dari Reuters, Mustafa Abdul Jalil yang sempat mengunjungi Khartoum pada bulan November lalu mengatakan Basir telah membantu mereka dengan mengirimkan persediaan senjata dan amunisi untuk pasukan pemberontak di Libia.

Penerimaan Basir dikritik

Namun sikap NTC yang bersahabat dengan Presiden Sudan, Omar al-Basir mendapat kritikan dari sejumlah organisasi hak asasi manusia.

Mereka mempertanyakan komitmen Libia dalam menghormati hukum internasional dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Pertanyaan ini muncul karena Omar al Basir saat ini merupakan orang yang dicari oleh Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC atas tuduhan telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

"Setelah berakhirnya kekuasaan selama beberapa dekade rezim pemerintahan yang brutal di Libia, maka akan sangat menggangu jika Tripoli kemudian menjamu kepala negara yang saat ini tengah menjadi buronan internasional karena pelanggaran HAM," kata Direktur Human Rights Watch, Richard Dicker.

ICC mengeluarkan dua surat penangkapan terhadap Basir yang pertama pada bulan Maret tahun 2009 atas tuduhan telah melakukan kejahatan peran dan HAM sedang yang kedua dikeluarkan pada bulan Juli tahun 2010 atas tuduhan telah melakukan genosida.

Surat ini mewajibkan kepada semua negara yang telah menandatangani pakta kesepakatan dengan ICC untuk membantu menangkap Basir jika mereka punya kesempatan untuk itu.

Namun Libia tidak termasuk dalam negara yang menandatangani pakta itu.

Basir saat ini memang menghindari kunjungan ke sejumlah negara yang ikut menandatangani pakta tersebut, namun dia masih bisa melakukan kunjungan ke sejumlah negara lain seperti Cina yang juga tidak punya kesepakatan dengan ICC.

PBB mengatakan akibat konflik bersenjata di Darfur, Sudan ada sekitar 300.000 orang yang tewas, kebanyakan karena serangan sejumlah penyakit.

Sedangkan 2,7 juta orang lainnya terpaksa mengungsi keluar dari wilayah tersebut.