Tahanan di Libia alami siksaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan masih ada sekitar 7.000 tahanan yang saat ini dibawah kendali mantan pasukan pemberontak Libia.

Para tahanan ini dilaporkan menjalani penahanan tanpa proses hukum yang berlaku secara semestinya karena pengadilan dan lembaga kepolisian di negara itu masih belum berfungsi.

Sebagian besar bahkan kemungkinan telah mengalami penyiksaan.

Banyak dari tahanan ini berasal dari wilayah Sahara Afrika yang sebelumnya bekerja sebagai tentara bayaran pemerintahan Muamar Gaddafi.

PBB sejauh ini mengatakan pemerintahan baru Libia telah merespon secara positif saat lembaga itu meminta agar persoalan tahanan ini juga diperhatikan.

"Pada saat Dewan Transisi Nasional (NTC) telah mengambil sejumlah langkah maju untuk mengalihkan tanggung jawab pengawasan tahanan dari kelompok pasukan yang ada kepada kepada otoritas negara yang tepat ada sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan," bunyi salah satu bagian dari laporan tersebut

Penilaian pertama

"Langkah-langkah itu adalah pengaturan para tahanan, pencegahan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pelepasan terhadap sejumlah tahanan yang memang sudah harus dilepaskan."

Wartawan BBC di New York, Barbara Plett mengatakan penilaian yang dilakukan oleh PBB terhadap kondisi di Libia ini merupakan yang pertama sejak berakhirnya perang saudara di wilayah itu delapan bulan lalu.

"Saya percaya pemimpin baru di Libia berkomitmen untuk membangun sebuah masyarakat yang didasari atas penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata Sekjen PBB Ban Ki-moon.

"Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sebuah langkah awal yang perlu segera dilakukan meskipun kondisi saat ini memang tidak mudah, seperti mengakhiri penahanan secara sewenang-wenang dan diskriminasi baik terhadap warga negara lain maupun warga negara Libia sendiri."

Di luar persoalan penahanan ada sejumlah hal lain yang juga akan diperhatikan oleh PBB, seperti melucuti senjata para pejuang revolusioner yang kini mengambil alih fungsi pasukan keamanan di negara itu, mengamankan persediaan senjata dan mulai membangun sistem pemilu yang akan digelar pada Juni mendatang.