Hamas dan Fatah capai kesepakatan soal pemilu

Dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah, setuju bahwa pemimpin Fatah, Presiden Mahmoud Abbas, akan mengepalai pemerintah sementara untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu di Tepi Barat dan Gaza.

Kesepakatan ini dicapai hari Minggu (5/2) dan diumumkan hari Senin (6/2) setelah Presiden Abbas berunding dengan pemimpin Hamas, Khaled Meshaal di Doha, Qatar.

"Kami berjanji kepada rakyat untuk menerapkan perjanjian ini secepatnya," kata Abbas.

Meshaal sementara itu menambahkan, "Kami telah memberi tahu rakyat Palestina bahwa kami ingin sekali menyembuhkan luka-luka kami ... untuk menyatukan rakyat agar bisa bersama-sama lebih kuat menentang pendudukan Israel."

Jon Donnison, wartawan BBC di Ramallah, Tepi Barat, mengatakan Hamas dan Fatah telah berupaya berbulan-bulan untuk menyepakati tokoh yang akan diangkat menjadi perdana menteri.

Berdasarkan kesepakatan, Abbas -politisi Fatah berusia 76 tahun- akan menjadi presiden dan perdana menteri.

'Kecewa dengan AS'

Abbas akan membentuk pemerintah persatuan nasional baru sampai digelar pemilihan umum di Tepi Barat dan Gaza dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam lima tahun terakhir Hamas menguasai Gaza sedangkan Fatah berkuasa di Tepi Barat.

Kesepakatan Doha adalah bagian dari upaya rekonsiliasi yang ditujukan untuk mengakhiri perbedaan sengit antara kedua kelompok dalam lima tahun terakhir.

Wartawan BBC mengatakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan ini menunjukkan dalamnya perbedaan antara Hamas dan Fatah.

Israel dan Amerika Serikat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan sangat menentang upaya rekonsiliasi Palestina.

Namun Abbas bersedia menjalin kerja sama dengan Hamas, yang menunjukkan pemimpin Fatah tersebut kecewa dengan Washington yang dianggap tidak banyak mencapai kemajuan dalam membantu mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dalam satu tahun terakhir.