Pesawat tak berawak AS serang perbatasan Pakistan

Sebuah serangan misil pesawat tak berawak AS di Pakistan menewaskan setidaknya delapan orang.

Serangan ini berlangsung di sebuah kamp yang diyakini AS sebagai tempat pelatihan milisi di Miranshah, Waziristan Utara, dekat perbatasan Afghanistan.

''Delapan milisi tewas dan dua lainnya luka,'' demikian penjelasan pejabat Pakistan kepada kantor berita AFP.

''Militan dilaporkan telah dikepung di kamp tersebut dan jenazah telah dipindahkan.''

Pakistan berulang kali memprotes serangan pesawat tak berawak yang dilakukan oleh AS dengan menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan.

Tetapi bulan lalu Presiden AS Barack Obama membela kebijakan serangan pesawat tak berawak tersebut.

Menurut Obama, serangan ditujukan kepada sejumlah orang yang masuk dalam daftar teroris yang masuk ke dalam kelompok milisi di daerah kesukuan Pakistan.

Akuntabilitas

AS biasanya tidak pernah memberikan komentar atas operasi pesawat tak berawaknya yang menewaskan ratusan orang dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah korban tewas diantaranya adalah pemimpin senior al-Qaeda dan Taliban, termasuk beberapa milisi dan warga sipil lainnya.

Serangan pesawat tak berawak merupakan salah satu kebijakan penting pemerintahan Obama dalam mengejar pemimpin al-Qaeda di Afghanistan dan Pakistan.

Target serangan adalah ''tersangka al-Qaeda yang berada di dataran tinggi di sepanjang perbatasan Afghanistan dan Pakistan,'' kata Obama.

"Bagi kami untuk mencapai mereka dalam salah satu cara diantaranya mungkin melibatkan lebih banyak aksi militer yang memaksa ketimbang tindakan yang pernah kami lakukan,'' tambah Obama.

Obama berkelit bahwa serangan pesawat tak berawak ''tidak menimbulkan korban sipil yang banyak,'' seraya menambahkan ''penting bagi semua orang untuk memahami bahwa hal ini berlangsung dalam kendali yang kuat.''

Sebelumnya Amnesti Internasional dalam pernyataannya meminta ''sebuah penjelasan detil tentang bagaimana serangan ini didukung oleh undang-undang dan apa yang sudah dilakukan untuk mengawasi korban sipil dan menjamin akuntabilitas yang layak.''