Suriah akan gelar referendum konstitusi baru

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, memutuskan untuk menggelar referendum tentang rancangan konstitusi baru pada 26 Februari.

Pengumuman itu disampaikan lewat stasiun TV resmi pemerintah, Rabu 15 Februari, di tengah-tengah masih berlanjutnya aksi unjuk rasa menentang kepemimpinan Presiden al-Assad.

Rancangan konstitusi baru dilaporkan antara lain berisi pencabutan pasal yang menyebutkan Partai Baath yang berkuasa sebagai 'pemimpin negara dan masyarakat'.

Dengan demikian maka partai politik selain Partai Baath boleh berdiri di Suriah, yang menjadi salah satu inti dari reformasi yang dijanjikan Presiden al-Assad untuk menenangkan para pengunjuk rasa.

Konstitusi baru juga menetapkan jabatan presiden maksimal selama dua periode, masing-masing selama tujuh tahun. Presiden al-Assad hingga saat ini sudah berkuasa selama 12 tahun sementara ayahnya, mendiang Hafez Assad, berkuasa sampai 30 tahun.

Rancangan konstitusi baru tersebut disusun oleh komite nasional selama empat bulan belakangan.

Oposisi menolak

Bagaimanapun kelompok oposisi Suriah sudah mengatakan akan menolak semua langkah politik pemerintah sepanjang masih berlangsung serangan kekerasan atas pengunjuk rasa.

"Rezim Suriah sedang mengupayakan cara lain untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan atas kemanusiaan yang terjadi di Suriah dalam waktu tiga bulan belakangan, khususnya dalam beberapa pekan di Homs dan di kawasan pinggiran Damaskus, Idlib, dan Hama," kata seorang anggota Dewan Nasional Suriah, Anas al-Abdah, kepada BBC.

"Rezim seperti itu tidak punya kemampuan politik dan moral untuk mengusulkan konstitusi baru kepada warga Suriah."

Sebelum pengumuman tentang referendum tersebut, sebuah ledakan menghantam pipa minyak di kawasan Baba Amr, Homs.

Kantor berita pemerintah SANA menuduh 'teroris bersenjata' meledakkan pipa minyak tersebut sementara para pegiat demokrasi Suriah menyebut serangan dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah.

Pekan lalu, pusat penyulingan minyak di Homs diledakkan. Pipa minyak dan gas Suriah sering menjadi sasaran dalam konflik antara pemerintah dan pegiat demokrasi.

Rusia menyambut baik

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyambut baik keputusan referendum yang diumumkan Presiden al-Assad.

"Kami jelas yakin bahwa konstitusi baru untuk mengakhiri partai tunggal di Suriah merupakan langkah maju," tuturnya seperti dikutip kantor berita AP.

Usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda di Den Hag, Lavrov juga menyindir negara-negara yang menurutnya mengisolasi Suriah.

"Sayangnya beberapa mitra kita sejak dulu sudah menghapus pemerintah Suriah."

Menurut Lavrov, negaranya -yang merupakan salah satu sekutu utama Suriah- yakin bahwa Suriah akan menyelesaikan masalahnya melalui dialog tanpa campur tangan pihak asing.

Awal bulan ini, Rusia dan Cina menempuh veto atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kekerasan di Suriah.

Pemerintah Suriah menegaskan mereka menghadapi kelompok bersenjata dalam memberantas aksi unjuk rasa menentang Presiden al-Assad, yang sudah berlangsung sejak Maret tahun lalu.

Laporan-laporan menyebutkan sedikitnya 6.000 orang tewas akibat kekerasan selama unjuk rasa tersebut.