Resolusi PBB untuk pelanggaran hak asasi di Sri Lanka

Komisi Hak Asasi Manusia PBB meloloskan resolusi yang mendesak Sri Lanka untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi dalam masa-masa akhir perang dengan gerilyawan Harimau Tamil.

Resolusi yang diusulkan oleh oleh Amerika Serikat itu lolos dengan 24 suara mendukung, 15 menolak, dan delapan abstain.

Pemerintah Sri Lanka sudah mengungkapkan kemarahan atas diterimanya resolusi tersebut dengan mengatakan mereka harus diberi waktu untuk menuntaskan penyelidikannya tanpa campur tangan pihak asing.

Mereka juga sudah membentuk komisi khusus untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM yang hasilnya antara lain menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan tentara terjadi pada tingkat individual.

Laporan komisi tersebut itu sama sekali tidak memuaskan sejumlah pihak di dalam maupun di luar negeri.

Disambut baik Clinton

Tahun 2010 Uni Eropa mencabut Sri Lanka dari daftar rekan dagang utama karena keengganan untuk menangani masalah hak asasi tersebut.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton sudah mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik keputusan Komisi HAM PBB.

"Amerika Serikat bersama dengan komunitas internasional mengirim pesan yang kuat bahwa Sri Lanka hanya akan bisa mencapai perdamaian abadi melalui rekonsiliasi dan pertanggung jawaban dan komunitas internasional siap untuk membantu," seperti tertulis dalam pernyataannya.

PBB memperkirakan perang saudara yang marak sepanjang tahun 1972 hingga 2009 itu telah menyebabkan 100.000 orang tewas.

Bulan Mei 2009, tentara Sri Lanka berhasil mengalahkan Harimau Tamil untuk mengakhiri perang saudara yang brutal yang sudah berlangsung selama 26 tahun.

Diperkirakan sekitar 40.000 warga sipil tewas dalam masa-masa akhir perang saudara walau pemerintah menyebutkan jumlah korban mencapai 9.000 jiwa.

Pada masa-masa akhir perang tersebut, baik tentara Sri Lanka maupun kelompok pemberontak Harimau Tamil dituduh melakukan kejahatan perang.

Menyerang pendukung HAM

Pemungutan suara atas resolusi ini berlangsung d tengah-tengah upaya pemerintah menyudutkan para pekerja sosial dan wartawan yang mendukung resolusi dengan menyebut mereka sebagai 'pengkhianat'.

Dalam beberapa pekan belakangan, sejumlah warga Sri Lanka -termasuk politisi, para pemimpin agama maupun mantan tentara Sri Lanka- turun ke jalan untuk menentang resolusi itu.

Stasiun TV pemerintah bahkan menggunakan sebagian program Bahasa Sinhala untuk mengecam para wartawan yang dianggap membantu pemberontak maupun pengkhianat.

Wartawan BBC di ibukota Kolombo, Charles Haviland, melaporkan beberapa wartawan tersebut -yang masih tinggal di Sri Lanka- memang tidak disebut namanya namun foto mereka yang dikaburkan ditayangkan.

Sebuah organisasi pegiat, Gerakan Media Merdeka mengecam siaran tersebut karena di masa-masa sebelumnya siaran seperti itu mendorong aksi kekerasan terhadap orang yang dituduh.