Suriah didesak DK PBB untuk mengimplementasikan rencana Annan

Dewan Keamanan PBB mendesak Suriah agar melaksanakan dengan 'segera' dan secara 'nyata' rencana perdamaian dengan batas waktu 10 April untuk menghentikan operasi militer terhadap kelompok oposisi.

Sekjen PBB, Ban Ki Moon, dalam pidatonya di depan Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa situasi di Suriah semakin memburuk.

"Walau pemerintah Suriah menerima rencana awal utusan khusus bersama untuk memecahkan krisis, kekerasan dan serangan di kawasan-kawasan sipil masih belum berhenti."

"Situasi di lapangan terus memburuk," tambahnya.

Utusan khusus PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Kofi Annan, dalam usulan damainya meminta pemerintah Damaskus untuk menarik semua pasukan dan senjata berat pada tanggal tersebut dan dalam waktu 48 jam kemudian diterapkan gencatan senjata total.

Dengan demikian diharapkan gencatan senjata total mulai berlaku pada tanggal 12 April, pukul 06.00 waktu setempat.

Mekanisme pengawasan

Dalam pernyataan mendukung usulan Kofi Annan, DK PBB meminta agar mantan Sekjen PBB itu juga menyampaikan usulan tentang mekanisme dalam mengawasi gencatan senjata.

DK PBB juga mengatakan akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut berdasarkan laporan-laporan dari pengawasan tersebut.

Sementara Kofi Annan kembali menegaskan kembali agar ditempuh dialog politik yang serius.

"Mari kita hentikan pembunuhan dan memulai dialog politik yang serius," tegasnya.

Sehari setelah batas waktu berakhir, Annan berencana akan terbang ke Iran untuk menggalang dukungan atas rencana perdamaiannya.

Juru bicara Kofi Annan, Ahmad Fawzi, mengatakan kepada para wartawan pemerintah Suriah melaporkan bahwa penarikan mundur tentara sudah dilakukan.

Namun para pegiat hak asasi Suriah mengatakan pasukan pemerintah masih terus membom beberapa kota, antara lain Homs, Deraa, dan juga kawasan Douma di pinggiran ibukora Damaskus.

PBB memperkirakan sejak unjuk rasa menentang Presiden Bashar al-Assad marak tahun lalu, sekitar 9.000 orang tewas, termasuk anak-anak dan perempuan.