Parlemen Meksiko sepakati UU kompensasi bagi korban kejahatan
Sumber gambar, b
Parlemen Meksiko menyepakati sebuah undang-undang yang akan memberikan kompensasi bagi korban kejahatan terorganisir.
Undang-undang ini selanjutnya memerintahkan untuk membentuk sebuah badan nasional yang bertugas untuk mencatat data kejahatan terorganisir seperti penculikan dan penghilangan paksa.
Badan ini juga akan mengatur dukungan keuangan, hukum dan medis bagi korban kekerasan.
Sekitar 50.000 orang tewas dalam kekerasan terkait narkoba sejak Presiden Felipe Calderon mengerahkan tentara untuk perang melawan kejahatan lingkaran mafia narkoba pada tahun 2006.
Di bawah undang-undang, keluarga korban yang tewas atau dihilangkan secara paksa bisa mengklaim kompensasi, termasuk mereka yang pernah menjadi korban penculikan atau terluka akibat kejahatan terorganisir.
Undang-undang ini juga berlaku bagi korban pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan keamanan.
Perjalanan panjang
Sebuah badan nasional yang akan mengurus hal ini akan menganggarkan sejumlah dana untuk para korban, dengan maksimum pembayaran kompensasi sebesar US$70.000 atau sekitar Rp643 juta.
Undang-undang ini disepakati secara mutlak di Dewan Perwakilan Rakyat, disertai dengan sambutan para aktivis HAM yang meneriakkan slogan ''Tidak ada lagi yang mati!''.
Undang-undang ini juga telah lolos dari Senat, dan selanjutnya tinggal menunggu pengesahan Presiden Calderon, yang sudah mengungkapkan dukungannya.
Sejumlah aktivis seperti penyair Javier Sicilia, yang anaknya terbunuh bersama dengan enam temannya tahun lalu, menyambut keputusan tersebut.
Wartawan BBC di Meksiko melaporkan kini masalahnya ada di tangan para korban untuk bisa memberikan bukti atas kejahatan terhadap mereka.
Hanya sedikit dari bagian kecil kasus pembunuhan terkait narkoba yang dibawa ke pengadilan dan banyak kejahatan tidak dilaporkan karena takut akan pembalasan.
