Oxfam serukan regulasi perdagangan amunisi

Organisasi kemanusiaan Oxfam meluncurkan kampanye barunya terkait seruan agar dunia membuat aturan ketat soal penjualan amunisi.

Pelulncuran kampanye ini dilakukan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang regulasi baru penjualan senjata pada Juli mendatang.

Menurut Oxfam semua perjanjian dunia harus memasukkan regulasi soal penjualan amunisi.

Namun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Cina menentang kampanya Oxfam itu.

Negara-negara seperti Mesir, Suriah, Rusia, Iran, Venezuela dan beberapa negara lainnya juga menentang pencantuman aturan perdagangan amunisi di setiap perjanjian.

Alasannya mereka akan kesulitan untuk mengawasi proses penjualan amunisi itu.

Bahan bakar konflik

Dalam laporan terbarunya, Oxfam menemukan bahwa industri amunisi global untuk senjata genggam dan senapan ringan bernilai US$4,3 miliar dengan produksi 12 miliar butir peluru setiap tahun.

Nilai perdagangan amunisi ini jauh lebih besar dari perdagangan senjata di seluruh dunia.

"Sebuah senapan tanpa peluru hanyalah sebuah tongkat besi. Jadi, amunisi merupakan bahan bakar konflik sebenarnya," kata Ketua Pengawasan Senjata Oxfam, Anna MacDonald.

"Penjualan amunisi sangat menguntungkan karena biaya produksinya murah. Namun, nyawa manusia yang hilang sebagai imbalannya tak tehitung," tambah Anna.

Parameter perjanjian ini, jika diterima, akan dibicarakan dalam konferensi PBB sepanjang bulan July antara perusahaan senjata, pemerintah dan badan-badan amal internasional.

Sebuah rancangan perjanjian menyatakan melarang penjualan segala jenis senjata kepada negara yang dianggap tidak menghormati hak asasi manusia sudah disepakati 153 negara.

Tujuannya adalah untuk menyatukan semua aturan larangan penjualan senjata di berbagai negara menjadi satu perjanjian legal internasional.