AS desak Burma akhiri kekerasan di Rakhine

Amerika Serikat mendesak diakhirinya kekerasan di negara bagian Burma, Rakhine, yang telah menewaskan sedikitnya tujuh orang.

Situasi di sana "menekankan pentingnya rasa saling menghormati diantara kelompok-kelompok etnis dan agama," kata Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Kekerasan terjadi setelah pembunuhan seorang wanita Buddha bulan lalu, disusul dengan serangan terhadap sebuah bus yang mengangkut warga muslim.

Sementara itu Uni Eropa (UE) menyampaikan kepuasan mereka pada cara pemerintahan Presiden Thein Sein menangani kekerasan ini.

Baik AS dan UE baru-baru ini meringankan sanksi atas Burma di tengah proses reformasi yang dimulai dengan pemilihan pemerintah yang meski didukung militer tapi juga mengikutsertakan perwakilan sipil pada November 2011. Pemilihan itu mengakhiri kekuasaan militer selama puluhan tahun.

"Kami mendesak rakyat Burma untuk bekerja sama mewujudkan negara yang damai, sejahtera dan demokratis yang menghormati hak masyarakatnya yang beragam," kata Clinton dalam sebuah pernyataan.

"Kami yakin pasukan keamanan menangani kekerasan antar komunitas ini dengan cara yang layak," kata Maja Kocijanic, juru bicara kepala kebijakan asing UE Catherina Ashton.

Rawan ketegangan

Para aktivis mengkritik pemerintah Burma karena mengizinkan tentara mengambil kendali atas provinsi barat tersebut dan meminta agar wartawan, pekerja kemanusiaan serta diplomat diizinkan masuk.

Kekerasan itu "meningkat tanpa kendali di bawah pengawasan pemerintah," kata Elaine Pearson, wakil direktur kawasan Asia kelompok pegiat hak asasi manusia Human Rights Watch dalam pernyataannya.

Presiden Thein Sein mengumumkan keadaan darurat pada Minggu malam setelah terjadi pembakaran rumah warga beragama Buddha dan Islam pada kerusuhan itu.

Media resmi pemerintah mengatakan situasi keamanan darurat "bertujuan untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas ke ibukota negara Sittwe dan rakyat secepatnya."

PBB memutuskan untuk merelokasi staf dari wilayah yang rawan ketegangan.

Dalam pernyataannya, PBB mengatakan mereka telah meminta dukungan penuh pemerintah untuk menjamin keamanan seluruh staf dan keluarga mereka di Maungdaw, Buthidaung dan Sittwe dalam proses relokasi ke Rangoon.

Negara tetangga Bangladesh meningkatkan keamanan di perbatasan di tengah kekhawatiran akan pengungsian besar-besaran.

Pasukan Pengawal Perbatasan Bangladesh mengatakan mereka telah menolak beberapa kapal pengungsi yang ingin memasuki wilayah Bangladesh.