Raja Ashraf terpilih sebagai PM baru Pakistan

Raja Pervez Ashraf terpilih sebagai perdana menteri Pakistan yang baru, tiga hari setelah Mahkamah Agung menggulingkan PM Yousuf Raza Gilani dari jabatannya.

Raja Pervez Ashraf yang memenangkan 211 suara dari 342 suara di parlemen, merupakan pilihan akhir setelah seorang hakim memvonis penjara Makhdoom Shahabuddin seorang kandidat yang sebelumnya lebih disukai.

Setelah terpilih, pekerjaan besar yang langsung menanti Ashraf adalah warisan hubungan yang buruk antara pemerintahan sipil dengan sistem peradilan yang dipengaruhi militer.

Penggulingan Gilani merupakan contoh dari pertarungan sengit yang panjang tersebut.

Sejumlah masalah selain pertarungan konstitusional, adalah krisis ekonomi, hubungan dengan AS serta gerakan militansi dan pemberontakan di kawasan kesukuan dekat perbatasan Afghanistan.

Pengamat menilai, masa jabatan Ashraf kemungkinan akan bermasalah dan tak berumur lama. Apalagi pemilihan umum akan kembali digelar awal tahun depan.

Sama seperti politisi lainnya di Pakistan, sebagai perdana menteri baru, Ashraf juga menghadapi kontroversi.

Dia menghadapi tuduhan korupsi dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan ketika menjabat menteri listrik dan air. Tuduhan yang dibantahnya.

Dia sepertinya juga akan menghadapi nasib yang sama dengan Gilani yang berakhir ditangan Mahkamah Agung terkait penyelidikan korupsi terhadap Zardari.

Gilani menolak untuk melakukan penyelidikan April lalu dan menyebabkan dirinya digulingkan dua bulan kemudian. Dia beralasan presiden memiliki kekebalan dari penuntutan.

Domba kurban

Dakwaan atas Presiden Zardari berasal dari kasus tahun 1990-an ketika mendiang istrinya Benazir Bhutto menjabat perdana menteri. Mereka dituduh mencuci uang sogokan dengan menggunakan rekening di bank Swiss.

Presiden Zardari selalu bersikeras bahwa tuduhan terhadap dirinya bermuatan politis.

Wartawan BBC Aleem Maqbool di Islamabad melaporkan Ashraf tampaknya dipandang sebagai domba kurban.

Fakta bahwa dia juga memiliki skandal korupsi bagi banyak pihak dianggap tidak relevan. Pengamat menilai sistem peradilan yang sekarang seperti neraka, akan menjatuhkan Partai Rakyat Pakistan, PPP, pendukung Presiden Zardari.

Sementara tujuan PPP menurut wartawan BBC, adalah menyelesaikan masa jabatan lima tahun, yang akan menjadi pemerintah sipil pertama dalam sebuah negara yang dikuasai oleh militer selama lebih dari setengah sejarah keberlangsungan negara.

Sejumlah pengamat meyakini PPP akan mendapatkan keuntungan secara elektoral jika para pemilih menganggap Ashraf menjadi korban penganiayaan dari sistem peradilan dan militer.