Pembicaraan soal perjanjian senjata global ditunda

Pembicaraan di PBB yang bertujuan untuk menciptakan perjanjian terkait pengaturan penjualan persenjataan global terhenti saat belum dimulai sama sekali.

Terhentinya pembicaraan yang sedianya digelar di New York pada Selasa (3/7) disebabkan munculnya perselisihan terkait status delegasi Palestina.

Pertanyan soal status pengamat untuk delegasi Palestina ini muncul dari Mesir, satu dari beberapa negara yang mengkhawatirkan adanya perjanjian senjata internasional ini.

Amerika Serikat, eksportir senjata terbesar di dunia, pada awalnya juga skeptis dengan rencana pengaturan persenjataan global yang disponsori PBB.

Namun kini Amerika sudah kembali ke meja perundingan namun bersama Cina, Suriah dan Mesir meminta agar rencana pengaturan ini tidak membatasi jumlah amunisi.

Sekadar taktik

Sejumlah kalangan memperkirakan penundaan ini adalah salah satu bagian dari taktik untuk memperlambat pembahasan perjanjian ini.

Cina menginginkan agar perjanjian ini nantinya tidak memasukkan persenjataan ringan sebagai bagian pengaturan.

Sementara sejumlah negara Timur Tengah menolak jika pembelian persenjataan dikaitkan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia.

Namun sebagian besar negara anggota PBB menginginkan adanya kesepakatan yang mengatur penjualan senjata secara global yang diperkirakan mencapai US$60-70 miliar dolar atau sekitar Rp536-650 triliun per tahun.

Sekitar 750.000 orang tewas setiap tahun karena senjata api dan para aktivis mengatakan berbagai konflik seperti di Suriah membuat adanya pengaturan penjualan senjata global semakin penting.

Rencana pembicaraan pengaturan penjualan senjata global muncul setelah kampanye selama enam tahun oleh sejumlah organisasi non pemerintah termasuk Amnesti Internasional dan Oxfam.