Komentar PM Jepang soal Taiwan Buat China Bereaksi

Perselisihan diplomatik ini muncul kurang dari sebulan setelah Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama di Jepang.

Jepang mengkritik seorang diplomat China karena pernyataan yang dinilai "sangat tidak pantas" dan dianggap ditujukan kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Hal ini terjadi setelah Takaichi menyatakan bahwa Tokyo berpotensi mengambil tindakan militer jika Beijing menyerang Taiwan.

Dalam sebuah unggahan di platform X pada Sabtu (8/11/2025), Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, membagikan artikel berita yang membahas pernyataan Takaichi mengenai Taiwan dan menambahkan komentar, "Pihak yang ikut campur urusan orang lain harus disingkirkan." Unggahan tersebut kemudian dihapus.

Beijing membela unggahan "pribadi" yang dibuat oleh utusannya, di tengah meningkatnya ketegangan antara pemimpin baru Jepang yang dikenal berhaluan keras dan China, yang dapat memperburuk hubungan antara kedua negara yang memiliki sejarah rivalitas.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, George Glass, juga memberikan tanggapan, dengan menyatakan bahwa Xue telah mengancam Takaichi.

"Topengnya terbuka --- lagi," tulis Glass di X, menekankan bahwa komentar Xue merupakan ancaman bagi Takaichi dan rakyat Jepang.

Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menyatakan bahwa meskipun maksud dari unggahan tersebut tidak sepenuhnya jelas, Xue telah mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Jepang juga telah berulang kali meminta Beijing untuk mengambil tindakan yang tepat.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers rutin pada Senin (10/11), menjelaskan bahwa unggahan Xue adalah respons terhadap pernyataan Takaichi yang dianggap salah dan berbahaya mengenai Taiwan.

Ia mendesak Tokyo untuk meninjau kembali dan menghadapi tanggung jawab historisnya dengan serius.

Di sisi lain, juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menyatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan pernyataan bernada ancaman dari pejabat China terhadap Jepang.

"Perilaku seperti itu jelas melampaui etika diplomatik," kata Kuo, menegaskan pentingnya menjaga norma-norma dalam hubungan antarnegara.

Mengancam Jepang

Takaichi mengungkapkan kepada parlemen Jepang pada hari Jumat (7/11) bahwa serangan terhadap Taiwan, yang hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari Jepang, dapat dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup negara tersebut.

Istilah hukum ini diperkenalkan pada tahun 2015 dan memberi wewenang kepada perdana menteri Jepang untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri.

Sebelumnya, para perdana menteri Jepang cenderung menghindari penyebutan Taiwan secara langsung saat membahas kemungkinan skenario yang dapat memicu respons militer.

Perselisihan diplomatik ini muncul kurang dari sebulan setelah Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama di Jepang dan kurang dari dua minggu setelah ia menimbulkan kemarahan Beijing dengan mengunggah foto pertemuannya dengan seorang perwakilan Taiwan dalam pertemuan regional di Seoul awal bulan ini.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, di mana kedua pemimpin sepakat untuk membangun hubungan yang konstruktif dan stabil.

Salah satu langkah awal Takaichi sebagai perdana menteri adalah mempercepat pembangunan pertahanan Jepang untuk menghalangi ambisi militer China di kawasan Asia Timur.

Pada hari Senin (10/11), Takaichi menyatakan bahwa pernyataannya bersifat "hipotetis" dan ia berjanji untuk tidak mengulangi komentar serupa di parlemen. Di sisi lain, Presiden Donald Trump baru-baru ini mengklaim bahwa Presiden Xi telah menyampaikan kepadanya bahwa China tidak akan menyerang Taiwan selama Trump masih menjabat. Namun, Trump hingga saat ini belum menyetujui penjualan senjata baru kepada Taipei.