BPBD Jakut Tegaskan Banjir Pelabuhan Sunda Kelapa Bukan Akibat Rob, Ini Penyebabnya

BPBD Jakarta Utara membantah keras banjir di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa disebabkan oleh rob. Genangan air setinggi 15 cm ini ternyata dipicu oleh aktivitas pekerjaan di lokasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Utara secara tegas membantah bahwa genangan air yang terjadi di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa lalu, disebabkan oleh fenomena banjir rob. Genangan air setinggi 15 sentimeter tersebut memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab sebenarnya.

Menurut Kepala Satgas BPBD Jakarta Utara, Vitus Dwi Indarto, hasil peninjauan langsung di lokasi menunjukkan bahwa penyebab genangan bukan karena pasang air laut. Informasi awal mengenai adanya banjir rob di area pelabuhan tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Tim BPBD Jakarta Utara langsung bergerak cepat meninjau lokasi di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, setelah menerima laporan. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai situasi yang terjadi di salah satu pelabuhan penting di ibu kota.

Klarifikasi BPBD Jakarta Utara terkait Penyebab Banjir

Vitus Dwi Indarto menjelaskan bahwa genangan air di Pelabuhan Sunda Kelapa bukan akibat banjir rob, melainkan karena adanya aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut. "Banjir setinggi 15 sentimeter di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa bukan karena banjir rob tapi pekerjaan di lokasi tersebut," ujar Vitus. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan dampak rob.

Pihak BPBD Jakarta Utara menerima informasi adanya banjir rob di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa pada Selasa siang. Merespons laporan tersebut, personel langsung diterjunkan untuk melakukan pengecekan di lapangan. Genangan air setinggi 15 sentimeter memang ditemukan sekitar pukul 16.30 WIB.

Lebih lanjut, Vitus memastikan bahwa genangan air tersebut tidak disebabkan oleh tanggul yang jebol atau mengalami kerusakan. Pihak keamanan pelabuhan juga telah mengonfirmasi bahwa penyebab utamanya adalah proyek yang sedang berlangsung. "Pihak keamanan pelabuhan menyatakan akan melakukan penanganan terhadap genangan tersebut," tambahnya.

Situasi di Luar Pelabuhan dan Peringatan Dini BMKG

Setelah meninjau area pelabuhan, personel BPBD Jakarta Utara juga memeriksa situasi di permukiman warga serta akses Jalan RE Martadinata. Wilayah ini seringkali menjadi titik terdampak jika terjadi banjir rob yang signifikan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas warga.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa pada sore hari tersebut, tidak terjadi banjir rob di permukiman warga maupun Jalan RE Martadinata. "Tadi sore tidak terjadi rob dan jalan bisa dilalui kendaraan serta aktifitas warga berjalan normal," kata Vitus. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak rob tidak meluas ke area tersebut.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok memang telah mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob. Peringatan ini berlaku untuk periode 18 November hingga 26 November 2025, mencakup potensi peningkatan ketinggian pasang air laut.

Kondisi ini diprediksi terjadi karena adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru. Kombinasi kedua fenomena alam ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum, yang dapat menyebabkan banjir pesisir di wilayah utara Jakarta.

Status Siaga Air Laut di Pintu Pasar Ikan

Meskipun BPBD Jakarta Utara telah membantah banjir di Pelabuhan Sunda Kelapa akibat rob, kewaspadaan terhadap pasang air laut tetap tinggi. Data terbaru menunjukkan bahwa pada Selasa pukul 16.00 WIB, tinggi muka air di pintu Pasar Ikan mencapai 212 sentimeter.

Angka 212 sentimeter ini menempatkan status tinggi muka air di pintu Pasar Ikan pada level siaga dua. Status siaga ini mengindikasikan perlunya kewaspadaan lebih lanjut dari masyarakat dan pihak berwenang, meskipun penyebab genangan di pelabuhan telah diklarifikasi.

Peningkatan tinggi muka air laut ini merupakan bagian dari siklus alamiah yang perlu diantisipasi. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG serta mengikuti arahan dari BPBD setempat guna meminimalisir potensi dampak buruk.

Sumber: AntaraNews