Jika Kasino Dilegalkan, Ini yang Bakal Terjadi di Indonesia

Usulan melegalkan kasino sebagai objek baru penerimaan negara bukan pajak menuai pro dan kontra.

Usulan melegalkan kasino sebagai objek baru penerimaan negara bukan pajak menuai pro dan kontra. Lantas apa dampaknya dari sisi sosial apabila wacana legalisasi kasino di Indonesia diberlakukan?

Wacana pembangunan kasino itu mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di gedung parlemen.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman menilai usulan melegalkan kasino itu kurang tepat. Sebab, apabila kasino dilegalkan dianggap bisa menjadi tempat transaksi korupsi dan pencucian uang.

"(Kasino) jadi tempat transaksi korupsi pejabat dan pencucian uang. Apakah polisi siap?" kata Sunyoto saat dihubungi, Rabu (28/5).

Pengawasan di Indonesia Lemah

Sunyoto mengatakan, diperlukan pengawasan ketat untuk melegalkan kasino tersebut. Namun, Sunyoto pesimis dengan perilaku pengawasan dan kontrol di Indonesia yang masih lemah. Oleh karena itu, ketimbang melegalkan kasino, menurut Sunyoto, Indonesia lebih baik mengembangkan destinasi wisata.

"Kontrol dan sangsi perjudian di Indonesia lemah. Penuh kongkalikong," ujar Sunyoto.

Sunyoto menuturkan, pengalaman di banyak negara, kasino biasanya terkait dengan destinasi wisata. Lokasinya ditempatkan terpisah agak jauh dengan permukiman dan perumahan penduduk lokal.

Dia mencontohkan di Singapura. Para pelancong ke negara berjuluk negeri singa itu tidak boleh masuk kasino. Sedangkan di kota Adelaide Australia, wisatawan masuk Kasino harus berpakaian rapi.

Sunyoto menilai, hal itu dilakukan dua negara tersebut kemungkinan bertujuan sebagai kontrol agar tidak sembarang orang boleh masuk. Tetapi, dia pesimis apabila kontrol serupa dilakukan di Indonesia

"Bagaimana di Indonesia? Bagaimana kontrolnya? perjudian di Indonesia sudah jadi 'pandemi'," pungkasnya.

Kelas Menengah Bisa Jatuh Miskin

Di sisi ekonomi, langkah melegalisasi kasino dianggap hanya membuat masyarakat kelas menengah di Indonesia semakin miskin.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menerangkan, saat ini kondisi kelas menengah di Indonesia tengah menghadapi pelemahan daya beli imbas kenaikan pendapatan yang relatif kecil dari tahun ke tahun.

Hal ini sejalan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat bahwa 71 persen pelaku judi adalah mereka yang berpenghasilan Rp5 juta ke bawah. Alhasil dengan dilegalkannya kasino dapat mendorong minat kelas menengah untuk melakukan aktivitas perjudian. Karena adanya iming-iming memperoleh kekayaan dalam waktu instan.

"Saya selalu melihat motif orang bermain judi online ini untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat. Sayangnya, mereka melawan mesin yang sudah diprogram untuk memberikan pengguna mengalami kekalahan," ujar Huda kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (27/5).

Jika kondisi ini dibiarkan, Huda khawatir dengan legalitas Kasino di Indonesia akan membuat kelas menengah semakin miskin

"Mereka jika diberikan menang sekali dua kali, kemudian akan kalah berturut-turut. Hingga mereka menjual aset-nya. Ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan banyak kelas menengah yang turun kelas," tandasnya.

Legalisasi Kasino Tekan Judi Online?

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana juga mendukung legalisasi kasino darat yang dikendalikan negara sembari terus fokus memberantas judi daring yang membuat triliunan uang rakyat Indonesia justru tersedot ke luar negeri.

Sebagai contoh, Genting Malaysia Berhad yang mengoperasikan satu-satunya kasino legal di negara itu, yakni Resorts World Genting dalam laporan tahunan mencatat pendapatan sebesar RM10,91 miliar pada tahun 2024 atau setara Rp37,09 triliun (kurs Rp3.400).

Ia mencontohkan Indonesia pernah memiliki kepala daerah yang progresif dalam mencari sumber pendanaan untuk pembangunan. Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin dikenal berani mengambil langkah-langkah kontroversial demi pembangunan ibu kota.

Salah satu kebijakan yang paling menuai sorotan publik pada masa itu adalah legalisasi dan pengelolaan perjudian, termasuk keberadaan kasino di Jakarta. Kebijakan itu justru menjadi bagian penting dalam strategi pembiayaan pembangunan Jakarta.