Kemendikdasmen Jamin Pendidikan Pascabencana Berlanjut, Daerah Diberi Fleksibilitas

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan **Pendidikan Pascabencana** tetap berjalan. Prioritas keselamatan siswa dan fleksibilitas daerah jadi kunci.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat untuk menjamin keberlanjutan proses belajar mengajar. Ini dilakukan bagi peserta didik yang sekolahnya terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berkomitmen memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi di tengah situasi darurat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama. Kebijakan pembelajaran darurat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Hal ini mempertimbangkan kondisi unik di masing-masing wilayah yang terdampak bencana.

Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester akan disesuaikan. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jadwal. Ini dilakukan agar sesuai dengan kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar di lapangan.

Strategi Pembelajaran Darurat di Tengah Bencana

Dalam menghadapi situasi bencana, Kemendikdasmen telah menyiapkan berbagai strategi pembelajaran darurat. Kombinasi luring, daring, dan tenda sekolah menjadi opsi utama yang dapat diterapkan. Ini memastikan proses belajar tetap berlangsung meskipun fasilitas sekolah rusak.

Langkah darurat mencakup penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penyediaan tenda kelas. Fleksibilitas ini penting agar siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan signifikan. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan ini.

Sebagai contoh, di SMA Negeri 1 Batang, meskipun 15 dari 21 ruang kelas masih dapat digunakan, sekolah diinstruksikan mengatur pembelajaran bergiliran. Ini dilakukan antara sesi pagi dan siang untuk mengakomodasi keterbatasan ruang. Sementara itu, 25 tenda darurat disiapkan untuk sekolah dengan kerusakan berat.

Pembelajaran daring juga diterapkan sebagai alternatif bagi siswa yang tidak dapat hadir secara fisik. Beberapa sekolah bahkan terpaksa meliburkan siswa sementara waktu demi keselamatan mereka. Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian risiko di lokasi bencana.

Fleksibilitas Ujian Akhir Semester dan Bantuan Pemulihan

Terkait pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), Mendikdasmen Mu’ti menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah. Tidak ada arahan penundaan yang seragam secara nasional. Ini menunjukkan kepercayaan terhadap pemahaman daerah akan kondisi lapangan.

Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dinilai paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar. Oleh karena itu, mereka memiliki otoritas penuh dalam menentukan jadwal dan metode pelaksanaan ujian. Fleksibilitas ini bertujuan untuk menghindari tekanan tambahan bagi siswa dan guru.

Selain aspek pembelajaran, Kemendikdasmen juga menyiapkan bantuan perbaikan sekolah yang terdampak bencana. Bantuan tahap awal sebesar Rp10 juta hingga Rp25 juta per sekolah disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Dana ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Dukungan lain termasuk Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar dan santunan bagi korban jiwa serta yang dirawat. Sebanyak 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda sekolah darurat juga telah disalurkan. Pengumpulan data kerusakan terperinci sedang berlangsung untuk prioritas rehabilitasi pada anggaran 2026.

Sumber: AntaraNews