Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

PDIP mendorong terwujudnya TNI yang profesional dan berdaya saing, termasuk dalam misi perdamaian dunia.

Mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Saleh menjelaskan, polisi di Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.

"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyalurkan bantuan terpadu untuk percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, memastikan fungsi pemerintahan dan ekonomi pulih kembali.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengapresiasi Kunjungan Mendagri Aceh Timur Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BNPB ke Gampong Sahraja, menegaskan kehadiran pemerintah pusat dalam pemulihan pasca banjir bandang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian belum lama ini mengunjungi pengungsi di Dusun Seulemak, Aceh Utara, untuk memastikan penanganan pascabencana banjir berjalan optimal dan memberikan bantuan langsung.

Bencana longsor dan banjir bandang di Sumatera menyisakan duka mendalam. Artikel ini mengupas pentingnya Resiliensi Kolektif Pascabencana Sumatera sebagai solusi agar warga dapat bangkit dan kembali menata kehidupan.

Masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang diperpanjang hingga 3 Februari 2026, guna mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta memaksimalkan bantuan darurat bagi korban banjir.

Dua kepala daerah terjerat OTT KPK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integritas serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti keberhasilan Sistem Pompa Terintegrasi di Surabaya sebagai solusi efektif menghadapi cuaca ekstrem dan inspirasi bagi daerah lain.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima apresiasi dari Kemendagri atas inisiatifnya memulai program pengembangan SDM ASN sejak awal tahun 2026, menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negar

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan Penindakan ODOL di Jawa Barat akan terus berlanjut, menolak evaluasi Kementerian Dalam Negeri demi melindungi infrastruktur jalan yang dibangun dengan biaya fantastis.

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.

Mendagri juga meminta kepala daerah untuk memperkuat peran sektor swasta, caranya melalui kemudahan perizinan.

BRIDA Surabaya meluncurkan Sistem Informasi Pengembangan Inovasi Daerah (SI EPID) sebagai solusi digitalisasi tata kelola inovasi Pemkot Surabaya, mendukung visi World Class Smart City.