Pemerintah Setujui Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren, Kemenag Perkuat Lembaga Pendidikan Islam

Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan persetujuan pemerintah atas pendirian Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana implikasi kebijakan baru ini?

Pemerintah Indonesia telah memberikan persetujuan substansial terhadap rencana pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Langkah ini menandai komitmen kuat untuk menempatkan lembaga pendidikan pesantren pada posisi yang lebih strategis dan kuat dalam struktur pemerintahan. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag RI, Sahiron Syamsuddin, mengonfirmasi bahwa proses persetujuan oleh Presiden telah mencapai sekitar 99 persen, menunjukkan hampir rampungnya tahapan administratif.

Pengumuman penting ini disampaikan oleh Sahiron Syamsuddin dalam acara Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag RI yang berlangsung di Yogyakarta pada Kamis (27/11). Kehadiran direktorat jenderal khusus pesantren diharapkan dapat memberikan payung hukum dan dukungan kelembagaan yang lebih kokoh. Hal ini krusial untuk pengembangan pesantren di tengah dinamika sosial dan teknologi yang terus berubah.

Dengan adanya Direktorat Jenderal Pesantren, Kemenag berupaya memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional ini dapat terus berkontribusi secara optimal bagi bangsa. Kebijakan ini juga membuka ruang bagi perumusan strategi dan program yang lebih terarah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan santri, serta peran pesantren dalam menjaga moderasi beragama di Indonesia.

Penguatan Posisi Pesantren dalam Struktur Kemenag

Persetujuan pemerintah terhadap pendirian Direktorat Jenderal Pesantren merupakan tonggak sejarah bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Sahiron Syamsuddin menegaskan bahwa struktur baru ini akan menempatkan pesantren pada posisi kelembagaan yang lebih kuat dan strategis di bawah naungan Kemenag. Ini berarti pesantren akan memiliki representasi yang lebih tinggi dalam perumusan kebijakan nasional.

Halaqah yang diselenggarakan di Yogyakarta menjadi forum penting untuk menyerap masukan langsung dari para kiai dan nyai, tokoh sentral dalam ekosistem pesantren. Kemenag ingin memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan setelah peresmian direktorat jenderal ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pesantren. Masukan dari para pemimpin pesantren sangat vital untuk menentukan arah prioritas kebijakan yang akan datang.

Sahiron Syamsuddin secara eksplisit menyampaikan harapannya, "Kami ingin mendengar langsung pandangan kalian semua. Jika Direktorat Jenderal Pesantren berdiri, apa yang paling penting dilakukan? Masukan para kiai dan nyai akan menentukan arah kebijakan." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kemenag untuk melibatkan komunitas pesantren secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, memastikan relevansi dan keberhasilan program.

Tantangan Digital dan Peran Pesantren di Era AI

Selain penguatan kelembagaan, Kemenag juga menyoroti tantangan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), dan dampaknya terhadap produksi pengetahuan. Pesantren diharapkan tidak hanya beradaptasi tetapi juga aktif hadir di ruang digital. Tujuannya adalah untuk memastikan narasi Islam moderat tetap menjadi arus utama di tengah banjir informasi.

Sahiron Syamsuddin menjelaskan bahwa AI belajar dari konten yang diunggah ke internet. Jika ruang digital didominasi oleh pandangan ekstrem, maka AI akan mempelajari dan mereproduksi pandangan tersebut. Oleh karena itu, para kiai dan ustadz memiliki peran krusial untuk mengisi ruang digital dengan konten-konten keislaman yang ramah dan beradab.

Kehadiran pesantren di platform digital dengan konten yang positif dan moderat akan membantu membentuk ekosistem digital yang lebih sehat. Ini juga menjadi strategi untuk melawan penyebaran paham radikal dan ekstremisme yang seringkali memanfaatkan media digital. Pesantren, dengan kekayaan tradisi keilmuan dan nilai-nilai moderasi, memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam dakwah digital.

Kontribusi Historis dan Adaptasi Pesantren

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, turut menyoroti hubungan historis yang erat antara pesantren dan kelahiran pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Ia menekankan bahwa pesantren telah menjadi pelopor literasi keislaman dan pembentuk karakter bangsa jauh sebelum perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) berdiri, yang merupakan cikal bakal UIN saat ini.

Kontribusi pesantren terhadap perjalanan bangsa ini sangat nyata, mulai dari peran para kiai dalam perjuangan kemerdekaan hingga penguatan moderasi beragama. Prof. Noorhaidi Hasan menyatakan, "Heroisme para kiai dalam mempertahankan kemerdekaan adalah warisan besar. Pesantren, para santri, dan para kiai akan terus mengawal keutuhan NKRI." Ini menunjukkan betapa fundamentalnya peran pesantren dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa.

Menghadapi perubahan zaman dan era kecerdasan buatan, Rektor UIN Sunan Kalijaga mendorong kolaborasi kuat antara pesantren dan UIN. Tujuannya adalah agar kedua lembaga pendidikan ini dapat sama-sama adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan tradisi keilmuan klasik yang menjadi ciri khas pesantren. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.

Sumber: AntaraNews