Komdigi

TelkomGroup dan Komdigi memperkuat jaringan nasional jelang Idulfitri 1447 H. Kapasitas ditingkatkan hingga 60,7 Tbps dan Posko SIAGA RAFI beroperasi 24 jam.

TelkomGroup bersama Komdigi memastikan layanan telekomunikasi tetap andal selama periode Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H, dengan meningkatkan kapasitas jaringan dan mengoperasikan Posko SIAGA RAFI 2026 untuk menjamin konektivitas masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyiapkan Sistem Peringatan Dini Bencana (EWS) dan layanan darurat 112 untuk mitigasi selama libur Idulfitri 2026, antisipasi lonjakan pemudik.

Dokter spesialis anak menyoroti serius **risiko konten digital anak**, termasuk paparan kecerdasan buatan (AI) dan game online, terhadap perkembangan mereka, mendorong pemerintah memberlakukan regulasi ketat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memaparkan beragam capaian pemerintah, termasuk renovasi lebih dari 16 ribu sekolah, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, menarik perhatian publik terhadap kinerja Kabinet M

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama operator seluler membentuk Satgas Komunikasi Lebaran 2026 untuk memastikan kelancaran layanan telekomunikasi di seluruh jalur mudik dan lokasi strategis. Simak lokasi pemantauan dan upaya pemerintah.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail memprediksi lonjakan trafik telekomunikasi Lebaran 2026 hingga 40 persen. Pemerintah dan operator seluler siapkan penguatan jaringan untuk antisipasi demi menjaga kualitas layanan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyiapkan sistem peringatan dini (EWS) dan pusat panggilan 112 guna mendukung upaya mitigasi selama libur Lebaran 2026, memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana dan situasi darurat.

Pemerintah melalui PP Tunas dan regulasi Komdigi terbaru berupaya mengajak anak-anak merayakan Lebaran Sehat, menyeimbangkan tradisi silaturahmi dengan tantangan ruang digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa **Integrasi PP Tunas** akan memperkuat fungsi pengawasan guru serta membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Nagan Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Komdigi terkait pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun, peraturan ini akan segera diterapkan demi melindungi generasi muda dari dampak negatif.

Pimpinan Pusat Muslimat NU menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Komdigi terkait pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif digital.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Ruang Digital Aman Anak, didukung regulasi baru Komdigi. Bagaimana upaya ini melindungi generasi muda?

MUI mendukung kebijakan pembatasan akses digital anak oleh Komdigi, menekankan perlindungan dari ancaman siber tanpa mengabaikan hak berekspresi dan belajar mereka di dunia maya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun, demi mewujudkan Perlindungan Anak di Platform Digital yan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

Meta memberikan tanggapan mengenai rencana penerapan PP Nomor 9 Tahun 2026 yang akan membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memproyeksikan pergerakan angkutan Lebaran 2026 akan mengalami penurunan sebesar 1,7 persen, namun antisipasi lonjakan realisasi tetap menjadi fokus utama.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi, demi melindungi mereka dari berbagai ancaman online.