Pagar Laut Tangerang

Seluruh material bambu yang berhasil dibongkar dikumpulkan di lokasi khusus agar tidak menjadi sampah laut.

Warga berharap aparat penegak hukum membuktikan asal muasal pembiayaan pemagaran laut di wilayah Kohod yang 209 SHGB-nya telah dibatalkan Kementerian ATR/BPN.

Trenggono mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda.

Trenggono mengatakan kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pelaku pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, siap membayar denda.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Arsin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Polri sebelumnya telah menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka pemalsuan penerbitan HGB dan SHM Pagar Laut.

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan SHGB untuk proyek pagar laut di Desa Kohod, Tangerang.

Penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kades Kohod Arsin usai ditetapkan sebagai tersangka.

Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang menyerukan penangkapan terhadap Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohod terduga pemohon sertifikat laut.

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

22,5 Kilometer wilayah laut Tangerang telah bersih dari pagar bambu yang mengitari dari wilayah Kecamatan Tanjung Pasir hingga Kronjo.

Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten dibatalkan

Hal itu disampaikan kepolisian menanggapi KPK dan Kejaksaan Agung yang ikut mengusut kasus pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, Banten.

Proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah, karena berpotensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polisi kemungkinan menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) di dalam perkara tersebut.

Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemecatan terhadap delapan orang pegawainya beberapa waktu lalu.

Pemanggilan ini dilakukan oleh Korps Bhayangkara hanya bersifat undangan untuk dilakukan klarifikasi.