Sritex Pailit

Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah menteri dan kurator untuk membahas kelanjutan nasib para pekerja.

Immanuel yang akrab dipanggil Noel mempertanyakan, apakah Kurator melibatkan ahli ekonomi tekstil dan produk tekstil, dan ahli keuangan?

Kabar ini tentu menjadi pukulan berat bagi para karyawan yang menggantungkan hidup mereka di perusahaan ini.

Pada tahun 1968, Sritex mendirikan pabrik cetak pertamanya di Solo, memproduksi kain putih dan berwarna. Perkembangan pesat perusahaan ini terus berlanjut.

PHK massal di Sritex menimbulkan kesulitan ekonomi, kecemasan, dan potensi perpindahan ke sektor informal bagi ribuan keluarga buruh di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Penutupan ini terjadi setelah Pengadilan Niaga Semarang memutuskan bahwa Sritex dalam keadaan pailit akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon

Ribuan karyawan Sritex di-PHK massal setelah perusahaan dinyatakan pailit, meskipun sebelumnya pemerintah menjanjikan tidak akan ada PHK.

Karyawan dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari. Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025.

Karyawan dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari. Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025.

Dia menegaskan isu tersebut adalah fitnah yang sama sekali tidak berdasar dan telah dia konfirmasi langsung kepada jajaran direksi.

Mahkamah Agung (MA). Pasalnya dengan putusan tersebut, status pailit Sritex telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex.

Manajemen Sritex telah melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Selama proses pengajuan kasasi ke MA, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya.

Putusan Kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

Kondisi kritis sektor tekstil tidak hanya dialami oleh Sritex.

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.

Dua undang-undang pertekstilan yang tengah disiapkan oleh DPR RI merupakan hikmah dari kepailitan Sritex.

Sritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara

Ombudsman berharap pemerintah melindungi tenaga kerja serta industri nasional.