Catat! Warga Daerah Tertinggal Jadi Target Utama Program Bedah Rumah di 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Komisi V DPR sepakat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masyarakat daerah tertinggal tahun 2026.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Komisi V DPR telah mencapai kesepakatan untuk memberikan prioritas alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai bedah rumah kepada masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal pada tahun 2026.

"Komisi V DPR mengusulkan penentuan titik lokasi BSPS untuk seluruh provinsi di Indonesia. Proses percepatan usulan dan verifikasi BSPS akan dimulai sejak awal tahun 2026," kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, saat menyampaikan kesimpulan rapat.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tahun 2026 telah disetujui Komisi V DPR dengan total Rp10,8 triliun. Sebagian besar dari anggaran ini akan dialokasikan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel menjelaskan bahwa dari total Rp10,8 triliun tersebut, dana akan digunakan untuk berbagai keperluan di masing-masing direktorat jenderal. Untuk Sekretariat Jenderal, anggaran diajukan mencapai Rp891 miliar, sedangkan untuk Inspektorat Jenderal diusulkan anggaran sebesar Rp26 miliar.

Di sisi lain, anggaran untuk Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diajukan Rp2,9 triliun, di mana sebagian besar akan digunakan untuk program BSPS. Anggaran ini juga mencakup pembangunan rumah susun sebanyak 3 tower, rumah khusus sebanyak 244 unit, PSU rumah umum sebanyak 807 unit, serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi di area seluas 75 hektar (5 lokasi) untuk 1.000 unit.

"Sebagian besar anggaran ini, sekitar 120 ribu unit, ditujukan untuk BSPS di daerah pesisir. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk manajemen penanganan rumah kumuh, sanitasi, PSU, serta pembangunan rumah khusus dan rumah susun," jelas Didyk.

Dana Rp3,9 Triliun Dialokasikan untuk Renovasi Rumah di Desa

Anggaran sebesar Rp3,9 triliun untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebagian besar akan dialokasikan untuk program bedah rumah. Diperkirakan, sekitar 160 ribu rumah yang tidak layak huni akan direnovasi di daerah perdesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diperuntukkan bagi pembangunan rumah susun yang terdiri dari 6 tower dengan total 137 unit, serta rumah khusus untuk bencana sebanyak 410 unit. Anggaran ini juga mencakup PSU untuk rumah umum sebanyak 600 unit, dan penanganan daerah kumuh serta sanitasi seluas 75 Ha yang mencakup 5 lokasi dengan total 1.000 unit.

Sementara itu, untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, anggaran yang diajukan mencapai Rp 3 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membangun 120.000 unit BSPS, 13 tower rumah susun, dan PSU rumah umum sebanyak 600 unit.

Selain itu, penanganan daerah kumuh dan sanitasi juga akan mendapatkan alokasi seluas 75 Ha yang mencakup 5 lokasi dengan total 1.000 unit. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengajukan anggaran sebesar Rp41 miliar untuk mendukung program-program terkait.

Kenaikan Mencapai 773,5 Persen

Baru-baru ini, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa dari total usulan pagu untuk tahun 2026, sebesar Rp8,9 triliun atau sekitar 81 persen akan dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Anggaran BSPS untuk tahun 2026 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2025. Jika sebelumnya anggarannya sebesar Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan akan meningkat hingga 773,5 persen menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400 ribu unit," kata Ara, sapaan akrabnya, beberapa waktu yang lalu.

Dia menekankan bahwa seluruh program yang direncanakan telah disusun berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026.

"BSPS akan menjadi program unggulan untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang saat ini mencapai sekitar 9,9 juta unit. Sementara itu, program-program lainnya tetap akan dilaksanakan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan," tutur Ara.