BURT DPR Kaji Arahan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri Anggota Dewan
2 September 2025 15:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
BURT DPR Kaji Arahan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri Anggota Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.kumparanNEWS
PerbesarDewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan keputusan lebih lanjut masih menunggu hasil konsultasi dengan pimpinan dewan.
“Ya itu kan kemarin pimpinan DPR juga sudah dipanggil Pak Presiden. Saya juga sudah diperintahkan sama Ketua Umum saya dan Ketua Fraksi saya, Pak AHY dan Pak Ibas, bahwa yang diarahkan oleh Presiden terus kita juga lebih sensitif dengan kehendak dan aspirasi dari masyarakat. Jadi ya nanti kita akan konsultasi dengan pimpinan dewan dan kita tindak lanjuti selanjutnya,” kata Rizki di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/9).
Saat ditanya mengenai durasi moratorium, Rizki menyebut belum ada kepastian.
“Saya enggak ikut di Istana kemarin. Yang ikut di Istana kan pimpinan DPR, jadi selanjutnya nanti kita akan konsultasi,” ujarnya.
Selain itu, Rizki juga menanggapi soal status gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan. Menurutnya, hal tersebut menjadi ranah partai politik masing-masing, bukan kewenangan BURT.
“Ya itu kan tata kelolanya. Tapi kan itu urusan partai masing-masing. Jadi urusan rumah tangga yang saya bidangi kan urusan rumah tangga DPR, bukan internal. Jadi mohon ditanyakan ke internal partai masing-masing,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai untuk membahas situasi terkini. Hasil rapat itu disepakati DPR akan mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Mulai dari masalah tunjangan yang berlebih hingga kunjungan ke luar negeri.
"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri," kata Prabowo dalam konferensi pers, Minggu (31/8).
