Istana soal PBB Desak Usut Kematian Demonstran: Tanpa Surat pun Sudah Diatensi
2 September 2025 13:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
Istana soal PBB Desak Usut Kematian Demonstran: Tanpa Surat pun Sudah Diatensi
Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal pernyataan PBB yang mendesak agar pemerintah mengusut kematian para demonstran yang tewas pada saat demo.kumparanNEWS
PerbesarKepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal pernyataan PBB yang mendesak agar pemerintah mengusut kematian para demonstran yang tewas pada saat demo.
Hasan menjelaskan bahwa pemerintah sejak awal sudah memberikan atensi terkait kejadian tersebut. Bahkan, sebelum adanya desakan dari PBB.
"Tanpa surat [PBB] itu pun [pemerintah] sudah memberikan atensi. Jadi bukan karena surat itu, tanpa surat itu pun pemerintah sudah memberikan atensi," kata Hasan kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
Hasan menuturkan, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepada jajaran Polri untuk menindak tegas jajaran kepolisian yang bertindak melewati batas.
"Presiden kan memang sudah mengarahkan, kalo yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa, kan memang sudah ada perintahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa Polri sedang melakukan prosesi pemeriksaan terhadap para pelaku.
"Dan kepolisian sedang menjalankan itu kan memeriksa tindakan-tindakan. yang berlebihan dan tidak terukur," tandas dia.
Sebelumnya, PBB memberikan komentar atas demonstrasi yang berakhir ricuh dan memakan korban jiwa yang terjadi beberapa hari lalu di Indonesia. Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.
"Kami memantau dengan saksama rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," kata Shamdasani dalam keterangannya, dikutip dari situs resmi PBB, Selasa (2/9).
Shamdasani menekankan bahwa aparat keamanan harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional.
Reporter: Widya Islamiati
-----
Pesan redaksi: Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
