Parlemen Thai akan dibubarkan

Massa Baju Merah masih bertahan di kamp yang mereka bentengi
Keterangan gambar, Massa Baju Merah masih bertahan di kamp yang mereka bentengi
    • Penulis, Rachel Harvey
    • Peranan, BBC News, Bangkok

Pemerintah Thailand mengisyaratkan bahwa parlemen mungkin akan dibubarkan bulan September sejalan dengan tawaran untuk menggelar pemilu dua bulan kemudian.

Tawaran pemilihan 14 November disampai awal pekan oleh Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

Ini bagian dari kebijakan yang dia sebut ''peta jalan'' untuk mengakhiri demonstrasi antipemerintah hampir dua bulan.

''Baju Merah'' telah meminta tanggal pasti pembubaran, sebagai prasyarat untuk menghentikan unjukrasa Bangkok.

Masih belum ada pengumuman resmi, tapi isyarat dan asumsi cenderung mengarah ke pembubaran parlemen dalam paruh kedua bulan September.

Pernyataan berikutnya kapan tanggal yang bisa memuaskan demonstran yang tetap bertahan di kamp mereka yang dibentengi, meski musim hujan tiba dan sampah menggunung.

Pernyataan militer

Dalam suatu wawancara, Abhisit tampak mempertegas sikapnya: "Kalau mereka tidak pulang, saya tidak akan membubarkan parlemen.''

"Saya ulangi, saya tidak akan berunding dengan siapa pun ... termasuk demonstran,'' ujarnya.

Jurubicara angkatan bersenjata Thailand, Kol Sansern Kaewkamnerd, mendukung sikap pemerintah yang tampaknya lebih keras.

"Pesan yang dikirim perdana menteri menyangkut peta jalan lima langkah untuk setiap orang di negara ini - bukan hanya untuk baju merah. Jadi, si merah tidak punya banyak pilihan dan tidak punya hak untuk tawara menawar mengenai lima langkah dalam peta jalan,'' katanya.

'Masih mungkin mereka bisa dibubarkan.'' tambah Sansern.

Baju Merah menghendaki komitmen resmi dari pemerintah sebelum menyatakan kepada massa pendukungnya agar pulang.

Para pemimpin demonstrasi menyatakan mereka ingin ikut dalam proses rekonsiliasi yang ditawarkan oleh perdana menteri sebagai bagian dari rencananya untuk menciptakan atmosfir yang kondusif untuk mengadakan pemilihan damai.

Namun, mereka meminta ketulusan dan kejelasan dari pemerintah.

Pemimpin level kedua massa Baju Merah, Chinawat Haboonpad, mengatakan tanggal pembubaran parlemen harus diumumkan secara resmi. Tanpa pengumuman, Baju Merah tidak akan bubar, katanya.

Ini jelas menandati rasa kurang percaya pada kedua belah pihak.

Hal ini tidak terlalu mengejutkan setelah berlangsung dua bulan sengketa sengit yang telah menelan 27 korban jiwa.