Sri Lanka ijinkan pakar PBB
Pemerintah Sri Lanka mengijinkan pakar PBB untuk berkunjung guna menyelidiki dugaan kejahatan perang.
Sebelumnya, Sri Lanka menolak kunjungan tim dari PBB dan menolak memberikan visa kepada mereka.
Para pakar PBB ini ditunjuk bulan Juni lalu oleh Sekretaris Jendral PBB guna menyelidiki dakwaan kejahatan perang pada masa akhir konflik pemerintah dengan pemberontak Harimau Tamil tahun lalu.
Pemerintah Sri Lanka mengecam langkah itu dan mendirikan komisi sendiri.
Tetapi pemerintah Sri Lanka berubah pikiran dan mengatakan panel PBB dapat berkunjung dan memberikan bukti kepada pemerintah.
Kelompok-kelompok hak asasi berulang kali menyerukan penyelidikan terhadap tentara Sri Lanka dan pemberontak Harimau Tamil.
Keterlibatan kedua pihak
Pasukan Sri Lanka dituduh menembaki daerah perumahan penduduk dan rumah sakit serta menutup distribusi makanan dan obat-obatan untuk warga yang terperangkap di tengah penyerangan Harimau Tamil.
Menurut PBB, paling tidak 7.000 warga sipil tewas dalam lima bulan terakhir pertempuran.
Sekitar 80.000-100.000 tewas dalam konflik yang telah berjalan selama 26 tahun itu.
Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, mengundang penyidik PBB untuk menunjukkan bukti kepada komisi yang ia bentuk sendiri, menurut Menteri Media Keheliya Rambukwella.
"Kami sebelumnya menolak panel karena kami tidak mengijinkan penyelidikan PBB secara sepihak. Namun kali ini, presiden mengundang mereka bukan untuk melakukan penyelidikan, namun berbagi bukti (yang mereka dapat)," kata Rambukwella.
Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki-Moon, memuji langkah pemerintah Sri Lanka itu dan berharap tim PBB dapat "menjalani proses yang bisa dipertanggungjawabkan serta mencapai kemajuan secepat mungkin."
