Empat mantan pejabat Rwanda dipenjara
Pengadilan militer Rwanda menjatuhkan hukuman penjara atas empat mantan perwira tinggi militer pejabat pemerintah.
Keempatnya -yang berada di pengasingan- dinyatakan bersalah mengancam keselamatan negara dan menghasut perpecahan etnis.
Wartawan BBC di ibukota Kigali, Geoffrey Mutagoma, mengatakan mereka juga divonis bersalah mendirikan kelompok penjahat, menghina kepala negara, dan menghambat kebebasan pemerintah.
Letjen Faustin Kayumba Nyamwasa -yang selamat dari upaya pembunuhan pada bulan Juni- dan Mayor Theogene Rudasingwa mendapat hukuman 24 tahun penjara dari dipecat dari militer.
Sementara Patrick Karegeya dan Gerald Gahima masing-masing diganjar 20 tahun hukuman penjara.
Dengan vonis ini pemerintah Rwanda bisa meminta ekstradisi atas keempat terhukum, yang saat ini mengasingkan diri di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
Namun para wartawan melaporkan kecil kemungkinan kedua negara itu akan memenuhi permintaan eksekusi.
Sekutu erat Kagame
Pemerintah Rwanda sudah membantah tuduhan di balik penembakan atas Letjen Nyamwasa di Johannesburg.
Dia dituduh terkait dengan serangan granat di Kigali tahun lalu dan pemerintah Rwanda sudah meminta ekstradisi atasnya.
Sama seperti tiga terhukum lainnya, Letjen Nyamwasa pernah menjadi sekutu erat Presiden Rwanda, Paul Kagame, dan membantah tuduhan yang diajukan atasnya.
Adapun Gerlad Gahima pernah menjabat jaksa agung Rwanda sedangkan Patrick Karegeya adalah mantan direktur intelijen luar negeri di angkatan bersenjata Rwanda sedangkan Mayor Theogene Rudasingwa mantan salah seorang pejabat tinggi di kantor kepresidenan.
Presiden Kagame -yang memimpin gerakan pemberontak Barisan Patriotik Rwanda dan menghentukan pembunuhan massal 1994- dan menjadi presiden sejak 2000.
Dia terpilih kembali menjadi presiden untuk masa jabatan ketua Agustus lalu dengan kemenangan mayoritas 93% dan dianggap Dunia Barat sebagai salah satu pemimpin Afrika yang paling dinamis.
Namun pengkritiknya mengungkapkan keprihatinan atas kecenderungan kepemimpinan yang makin otoriter dan pemerintah dituduh menekan para pemimpin oposisi menjelang pemilihan umum.
