Mungkinkah efek domino dari Tunisia?

Kalangan pengamat melihat persamaan kondisi di beberapa negara negara Arab setelah lengsernya Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali.

Ada spekulasi soal kemungkinan efek domino melanda di kawasan seperti ambruknya Komunis di seluruh Eropa Timur pada tahun 1989.

Di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara, populasi generasi muda yang berkembang pesat menghadapi harga bahan pangan yang melonjak, angka pengangguran melambung, dan keterwakilan politik yang terbatas.

Sebagian dari mereka juga berhadapan dengan otokrat yang sudah uzur dan yang dirundung isu suksesi.

Mesir

Di permukaan, Mesir memiliki banyak kesamaan dengan Tunisia, kondisi ekonomi sulit, korupsi aparat dan kesempatan terbatas bagi warganya untuk mengemukakan ketidakpuasan dengan sistem politik.

Presiden Hosni Mubarak, 82 tahun, bisa dikatakan memonopoli kekuasan sejak mulai menjabat tiga dasawarsa lalu dan menjelang pertengahan tahun berupaya untuk dipilih kembali.

Namun, kekecewaan mendalam warga Mesir sejauh ini hanya cukup untuk menyulut demonstrasi politik kecil-kecilan saja.

Jika dibandingkan dengan warga Tunisia, orang Mesir memiliki tingkat pendidikan dan melek huruf lebih rendah dan bukan pengguna berat layanan internet. Banyak warga Mesir sangat miskin.

Wartawan BBC Jon Leyne di Kairo menyatakan kebanyakan orang Mesir tidak melihat mereka bisa mengubah kehidupan mereka melalui aksi politik, seperti ikut dalam pemilihan, menjadi aktivis, atau berdemonstrasi.

Namun, laporan-laporan mengenai seorang pemuda yang mencoba membakar diri di Kairo tentu merisaukan aparat pemerintah, kata wartawan kami.

Aksi bunuh diri pemuda Tunisia Mohamed Bouazizi, yang nekat membakar diri hingga tewas pertengahan Desember, yang memicu kerusuhan dan kemudian melengeserkan Presiden Ben Ali.

Aljazair

Berbeda dengan Tunisia, Aljazair sudah sering dilanda kerusuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika demonstrasi memuncak di Tunisia pada awal tahun, pemuda di negara tetangganya juga turun ke jalan.

Aksi bakar diri itu juga dilaporkan terjadi di Aljazair.

Namun, meski harga bahan pangan juga menjadi masalah di Aljazair, kerusuhan sering bersifat lokal dan sedikit demonstran mengusung tuntutan berskala nasional.

Pemerintah Aljazair memiliki dana yang cukup besar dari ekspor minyak dan gas, sehingga bisa dikatakan sanggup membujuk demonstran yang mengecam inflasi.

Pada tahun 1988, Aljazair juga mengalami ''revolusi kekuatan rakyat'', yang kemudian menghasil pengenduran pembatasan media dan pemilihan multipartai.

Perkembangan ini kemudian memicu konflik berdarah antara aparat keamanan dan pemberontak berhaluan Islam, dan setelah itu warga Aljazair kehilangan semangat untuk mendukung revolusi, kata wartawan BBC Chloe Arnold di Aljir.

Libia

Pemimpin Libia Kolonel Muammar Gadaffi mengeluarkan reaksi keras hari Senin atas pelengseran Presiden Ben Ali dan itu pasti mencerminkan kegalauannya atas kemungkinan efek domino.

Setelah 41 tahun berkuasa, di Kolonel Gadaffi kini penguasa paling lama di Afrika dan Timur Tengah. Dia juga salah seorang pemimpin paling otoriter di sana.

Segala bentuk demonstrasi dilarang, tapi ada laporan kerusuhan di kota al-Bayda akhir pekan.

Namun, Libia memiliki penduduk jauh lebih sedikit dari para tetangga di kawasan, dan kekayaan dari minyak melimpah.

Yordania

Ribuan pemuda di seluruh Yordania berdemonstrasi pada ''hari amarah'' hari Sabtu (15/1) untuk memprotes kenaikan harga bahan pangan dan pengangguran.

Sebagian menuntut Perdana Menteri Samir Rifai mundur.

Pemerinah pekan lalu menurunkan harga sebagian bahan pangan dan BBM, tapi demonstrasn menyatakan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi kemiskinan akibat inflasi.

Namun, Yordania diperintah oleh keluarga kerajaan, dan sebagian masyarakat setia kepada raja.

Raja Abdullah tampaknya lolos dari kemarahan demonstran.

Sejauh ini unjuk rasa berlangsung damai, dan tidak seorang pun ditahan.

Maroko

Sebagaimana Tunisi, Maroko juga menghadapi masalah ekonomi dan tuduhan praktik korupsi di kalangan elit penguasa.

Reputasi Maroko tercoreng setelah dokumen yang dibocorkan lewat Wikileaks mengungkapkan tingakt korupsi meningkat, khususnya dalam bisnis anggota keluarga kerajaan dan ''ketamakan memuakkan'' orang-orang dekat Raja Mohammed VI.

Kawat diplomatik dari kedutaan besar AS di Tunis yang disebarkan Wikileaks menyebut masalah serupa di lingkaran dalam Presiden Ben Ali.

Namun, Maroko, seperti Mesir dan Aljazair, memang memberikan kebebasan berpendapat secatra terbatas dan sejauh ini masih berhasil meredam unjuk rasa.

Sebagaimana di Yordania, kerajaan Maroko mendapat dukungan di sebagian masyarakat.