Mantan PM Burma diangkat jadi Presiden

Parlemen Burma mengangkat mantan jenderal dan perdana menteri Thein Sein yang akan selesai masa jabatannya, menjadi presiden sipil pertama negara itu, 50 tahun setelah Burma dibawah pemerintahan militer.

Thein Sein adalah sekutu jenderal tertinggi Than Shwe. Dia akan didampingi dua wakil presiden yaitu Tin Aung Myint Oo dan Sai Mauk Kham.

Ketiga pejabat ini adalah anggota partai USDP yang didukung oleh militer, yang memenangkan pemilihan umum November lalu dengan suara mayoritas.

Pemilihan itu, pemungutan suara pertama di Burma dalam 20 tahun terakhir, dikecam karena dianggap cacat.

Thein Sein adalah seorang prajurit karir, bergabung dalam pemerintahan militer tahun 1997.

Tugasnya sekarang akan memilih para menteri yang menjalankan pemerintahan barunya.

Kalangan penentang mengatakan mereka memperkirakan posisi-posisi paling senior akan jatuh ke tangan pensiunan jenderal atau para pejabat militer yang masih aktif.

Than Shwe, jenderal yang memerintah Burma sejak tahun 1992, tidak mencalonkan diri menjadi presiden dan masih belum jelas peranan apa yang akan dia mainkan di masa mendatang.

Para pengamat mengatakan, pemimpin berusia 77 tahun ini kecil kemungkinan akan menyerahkan kekuasaannya.

Dia, menurut perkiraan, akan tetap menjadi pemimpin militer yang berpengaruh atau mengambil posisi dibelakang layar tetapi tetap berpengaruh.

'Berpengalaman'

Thein Sein memang sudah diperkirakan secara luas akan menjadi presiden setelah parlemen, awal minggu lalu, mengumumkan daftar nama lima calon.

Dia adalah salah seorang dari 20 perwira tinggi yang mundur dari jabatannya sebelum pemilu 7 November lalu, agar mereka bisa mengajukan diri sebagai calon sipil.

Oposisi menganggap ini adalah langkah untuk memastikan militer tetap berkuasa.

Pemimpin berusia 65 tahun ini adalah ketua Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang baru didirikan dan meraih 77 persen suara.

Seorang wakil USDP mengatakan Suara Demokrasi Burma bahwa sebagai perdana menteri, Thein Sein "berpengalaman dan punya banyak ide, dan sudah akrab dengan masyarakat internasional."

Pengangkatan presiden ini adalah langkah final dari 'peta jalan menuju demokrasi' Burma, mengalihkan pemerintahan dari militer ke pihak sipil.

Tetapi pihak militer masih mendapat jatah menduduki 25 persen kursi di parlemen.